Forum Honorer Desak P3K Prioritaskan Putra Daerah

TANGERANG, (KB).- Rencana penghapusan tenaga kerja honorer semakin membuat ribuan pegawai di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) cemas. Banyak di antara mereka telah puluhan tahun mengabdi, tetapi nasib masa depannya semakin suram.

“Jangan lupakan jasa kami lah. Sebelum Tangsel pemekaran ada banyak teman-teman yang udah mengabdi,” kata Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Tangsel Ahmad Sofyan, Selasa (21/1/2020).

Ia menegaskan, bahwa pihaknya meminta kejelasan dari Pemkot Tangsel secara terbuka. Pemkot Tangsel harus transparan kepada seluruh masyarakat mengenai rencana penghapusan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (P3K).

Oleh karena itu, dia berharap, Pemkot Tangsel dapat mengambil langkah cepat serta tepat. Mampu memberikan kejelasan dan kesejahteraan bagi nasib ribuan pegawai honorer dengan skala prioritas.

“Honorer yang benar-benar berdomisili dari wilayahnya masing-masing di Kota Tangsel itu sendiri,” ujarnya.

Baca Juga : Tenaga Honorer Dihapus

Menurut dia, kasihan nasib rekan sejawatnya yang sudah disiplin dan rajin, tetapi nasib ke depannya semakin tak jelas.

“Maupun loyalitas kepada pelayanan masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan ini,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempersilakan para tenaga kerja honorer yang berusia di bawah 35 tahun untuk ikuti seleksi CASN. Pelaksanaanya digelar mulai Sabtu hingga Selasa (8-18/2/2020) mendatang.

“CASN untuk SKD (seleksi keahlian dasar),” tutur Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Apendi.

Ia mengungkapkan, pada seleksi SKD ini total kuota yang tersedia sebanyak 222 kursi. Meski demikian, Pemkot Tangsel tak bisa menahan penerimaan tenaga kerja honorer.

Hingga kini tercatat ada sekitar 9.000 orang yang bertugas tersebar di 37 organisasi perangkat daerah (OPD). “Kan kebutuhan dari masing-masing OPD,” katanya.

Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K mengatur tidak lagi menerima tenaga kerja honorer, sedangkan Pemkot Tangsel hingga kini masih kekurangan tenaga ASN.

Pasrah

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersikap pasrah atas kesepakatan lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat berencana menghapus tenaga kerja honorer. Kebijakan tersebut, mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Pada dasarnya kan pemerintah daerah ikut aturan yang ada di atasnya,” ujarnya.

Meski demikian, menurut dia, masih banyak pegawai honorer yang telah mengabdi sejak lama. Bahkan, banyak yang sudah puluhan tahun bekerja.

Oleh karena itu, dia mendorong, agar tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun dapat mengikuti program Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (P3K).

“Karena, biar bagaimana juga teman-teman honorer sudah berjasa melayani masyarakat,” ucapnya.

Perlu diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Komisi II telah mengadakan rapat kerja di Gedung DPR RI di Jakarta, kemarin.

Ada lima poin kesepakatan, yakni pertama, terhadap penurunan ambang batas (nilai kelulusan) penerimaan CASN 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB memastikan, bahwa nilai kelulusan lulus pada saat ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CASN 2019 tetap dapat digunakan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme, dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

Kedua Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN mengatur untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di badan pemerintah selain ASN dan PPPK yang disetujui dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke semua yang didukung tidak berubah ada lagi jenis pegawai, seperti pegawai tetap, pegawai tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

Lalu, ketiga Komisi II meminta BKN untuk menyetujui server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CASN 2019 di 427 jalur lokasi tes SKD.

Keempat terhadap lokasi tes SKD yang melibatkan berbagai lembaga, Komisi II meminta BKN meningkatkan hubungan dengan lembaga terkait untuk memasang server di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet, dan mencari daya listrik, terutama di Jabodetabek yang sudah lama ini menghadapi masalah banjir.

Terakhir kelima, Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai penyederhanaan birokrasi dengan mempertimbangkan besaran kinerja, tunjangan gaji, dan tunjangan lain dengan tidak mengurangi ASN. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here