Senin, 10 Desember 2018
Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya didampingi Sekjen DPD Demokrat Banten, Eko Susilo menjawab pertanyaan awak media saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Demokrat Banten, Jalan Raya Petir, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (9/3/2018).*

F-Demokrat Kawal Program Berobat Gratis

SERANG, (KB).- DPD Partai Demokrat Provinsi Banten menginstruksikan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal dan memastikan program berobat gratis yang digulirkan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) terealisasi. Sebab, program tersebut akan mempermudah masyarakat yang tidak mampu bisa mengakses pelayanan kesehatan.

Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Hj. Iti Octavia Jayabaya mengatakan, Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang siap mengawal dan menempuh langkah-langkah pasti, dalam mendukung realisasi program kesehatan gratis. “Kami akan memastikan dapat terwujud sesuai harapan,” katanya saat konferensi pers di Sekretariat DPD Partai Demokrat Banten, Jumat (9/3/2018).

Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten diminta untuk membantu mengomunikasikan upaya Gubernur Banten yang akan beraudiensi dengan Komisi IX DPR RI. “Ketika kami bertemu dengan gubernur, Pak Gubernur akan beraudiensi dengan Komisi IX DPR RI,” ujarnya. Iti yang juga Bupati Lebak, mengaku prihatin atas penolakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terhadap program pengobatan gratis.

Demokrat melalui Fraksi Demokrat di DPRD Banten telah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa program pengobatan gratis terhalang oleh sikap Kemenkes RI. “Memberikan sikap kepada masyarakat bahwa program belum jalan bukan karena Pemprov Banten, tapi ada yang harus didiskusikan dengan Kemenkes. Karena ada beberapa hal teknis,” ucapnya.

Disinggung terkait alasan kenapa program ini harus tetap dipertahankan dan tidak dapat berubah menjadi pengobatan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) seperti yang sudah berjalan, ia mengatakan bahwa program ini memiliki keunggulan tersendiri. Sebab, warga lebih mudah mendapatkan kesehatan hanya menggunakan KTP-el.

Pada sisi lain, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program BPJS tidak mampu mengakomodasi seluruh rakyat miskin di Banten. “Itulah yang mendasari gubernur harus memperjuangkan, karena kesehatan tidak memandang kelas tapi seluruh masyarakat harus mendapat pelayanan,” katanya. (SN)***


Sekilas Info

Asyik Nyabu di Bahu Jalan Tol, Seorang Pria Diamankan

Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Induk Ciujung menangkap seorang pria berinisial AB (36), warga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *