Eselon II Dilarang ke Luar Daerah

SERANG, (KB).- Selama November hingga Desember 2017, pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Serang dilarang ke luar daerah. Sebab, pekerjaan organisasi perangkat daerah (OPD) di bulan tersebut cukup padat, terutama pelaporan dan pemeriksaan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Eselon II Pemkab Serang tidak boleh ke luar daerah di 2017, karena dari November sampai Desember itu pada posisi yang sedang padat kegiatan. Pertama, kegiatan banyak, terutama pada posisi pelaporan. Kedua, juga sedang pada posisi datang tim-tim pemeriksa dari luar,” kata Plt Sekda Pemkab Serang, Agus Erwana, yang ditemui Kabar Banten usai menghadiri rapat evaluasi program terpadu P2WKSS tingkat Kabupaten Serang tahun 2017, di Aula KH. Syamun Pemkab Serang, Selasa (14/11/2017).

Dalam hal ini, kata Agus, bagaimana pun pejabat Eselon II merupakan pemegang kebijakan di masing-masing OPD. Jadi kalaupun ada undangan, pejabat eEelon II tidak boleh meninggalkan Kabupaten Serang jika tidak terlalu penting. “Karena seperti sekarang kan sedang ada pemeriksaan BPK, kalau umpamanya kepala dinasnya tidak ada, nanti begitu akan diperiksa alasannya kepala dinasnya tidak ada, nah tidak boleh ada alasan itu lagi. Jadi Eselon II harus standby,” tuturnya.

Selain itu, kata Agus, di 2018 pemkab juga akan mengevaluasi seluruh OPD, serta membatasi perjalanan ke luar daerah.”Di 2018 tidak ada lagi yang sifatnya studi banding yang mengerahkan banyak-banyak anggota. Studi banding kan dimungkinkan cukup dengan tiga atau empat orang,” ucapnya. Hal tersebut bukan dalam rangka efisiensi anggaran. Akan tetapi, komitmen Pemkab Serang untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dari pada kegiatan yang masih harus dihadapi. “Yang justru sangat lebih penting, dalam hal ini yaitu peningkatan IPM. Untuk itu, kami juga akan melihat dan membedah RKA OPD, apakah sudah mengarah ke sana (Peningkatan IPM) atau tidak,” katanya.

Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, terkait larangan Eselon II ke luar daerah tidak masalah, selama larangannya tidak mengganggu tugas.  “Selama memang dibutuhkan didalam tidak masalah, dalam hal ini kami mendukung saja selama untuk kebaikan pemkab. Tapi kalau misalnya memang sudah dianggarkan harus dinas luar, kemudian dilarang dan tidak terlaksana kegiatannya, anggaran tidak terserap kan kurang baik,” tuturnya.

Terkait pembatasan jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas luar seperti untuk studi banding, menurut Zaenal, hal tersebut bagus dibatasi. Sebab, sebaiknya studi banding cukup tiga sampai empat orang bagi OPD. “Meski ada pembatasan, studi banding tetap diperlukan karena untuk belajar. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan, ya gak usah,” ujarnya. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here