Empat Pejabat Pemprov Banten Dilantik, Jabatan Kosong Makin Banyak

SERANG, (KB).- Daftar jabatan kosong di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten makin panjang. Selain Kepala Dinas Pendidikan dan (Dindikbud) yang ditinggalkan Engkos Kosasih yang dimutasi menjadi Asda II tanpa ada penggantinya, pelantikan Kepala biro (Karo) Bina Perekonomian Provinsi Banten hasil lelang jabatan juga ditangguhkan.

Hal itu terungkap dalam pelantikan empat pejabat di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (27/9/2019).

Keempat pejabat itu terdiri atas tiga pejabat hasil lelang dan seorang pejabat yang dimutasi. Dari empat jabatan yang dilelang, gubernur hanya melantik tiga pejabat hasil lelang jabatan tersebut.

Mereka adalah Rina Dewiyanti pada jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pramudji Hastuti pada jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Danang Hamsah Nugroho pada Direktur Utama RSUD Banten.

Sementara, satu jabatan hasil lelang lainnya yakni Kepala biro (Karo) Bina Perekonomian Provinsi Banten, masih ditangguhkan. Sebab, salah satu calon pengisi jabatannya yaitu Riza Ahmad Kurniawan terseret kasus korupsi.

Sedangkan seorang pejabat yang dimutasi, tidak lain Engkos Kosasih dari Kadindikbud menjadi Asda II. Namun, posisi yang ditinggalkan Engkos dibiarkan kosong.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan (SK) Nomor 821.2/KEP. 235-BKD/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

SK nomor 821.2/KEP.237-BKD/2019 tentang Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Direktur UPTD RSUD Banten, serta SK Nomor 821.2/KEP.236-BKD/2019 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Banten.

Sekda Banten Al Muktabar membenarkan, pemprov belum melantik Kepala Bina Perekonomian yang dilelang bersamaan dengan Kepala BPKAD, Kepala Dinkes, dan Direktur Utama RSUD Banten.

”Itu otoritas pejabat yang bersangkutan dalam hal ini PPK (gubernur). Prinsipnya mengacu pada apa yang direkomendasikan,” ujarnya.

Dia tak menampik jika penundaan pelantikan berkaitan dengan rekam jejak calon pengisinya yang terseret kasus korupsi. Akan tetapi, dia membantah jika pansel kecolongan.

Menurutnya, pansel telah melakukan tahapan lelang jabatan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk menelusuri rekam jejak calon.

”Kan pansel (panitia seleksi) bisa saja, kemampuan di luar pansel yang lebih dari informasi yang didapat pejabat yang bersangkutan kan, bisa saja direview lagi. Itu bagian dari agenda yang coba kita review, itu ruang yang di luar kemampuan pansel dengan segala track-nya,” ucapnya.

Hal hampir senada dikatakanKepala BKD Banten Komarudin. Ia menuturkan, pihaknya masih mendalami rekam jejak calon pengisi Kepala Bina Perekonomian Banten. ”Belum, belum (dilantik). Masih didalami dulu soal rekam jejaknya itu,” katanya.

Terkait kekosongan Kepala Dindikbud Banten yang ditinggalkan Engkos Kosasih, dalam waktu dekat pemprov akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

”Dindik kosong, dalam satu dua hari akan diangkat Plt. Belum (ada penunjukan siapa yang mengisi), masih saya menyampaikan beberapa alternatif,” tuturnya.

Habis masa jabatan

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, mereka yang dilantik merupakan calon dengan nilai tertinggi hasil lelang jabatan. Ia menegaskan, tidak melakukan praktik nepotisme dalam penunjukan pejabat setara Eselon II.

”Rata-rata selama saya di Provinsi Banten, yang kita lantik dan diangkat adalah mereka yang melalui proses seleksi dan nilai yang tinggi,” katanya.

Untuk Engkos Kosasih yang digeser menjadi Asda II, ia mengatakan, karena yang bersangkutan sudah lebih dari lima tahun menjabat.

”Pak (Engkos) Kosasih sudah habis masa jabatannya, sudah hampir lima tahun lebih. Jadi kalau sudah masa jabatan lima tahun itu harus diakhiri sehingga pilihannya adalah beliau dipindahkan ke Asda II,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here