Minggu, 19 Agustus 2018

Eksistensi Sang Penegak Perda

Oleh

Dwi Iceu Herlina Maryanti

Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja
“Kami Polisi Pamong Praja Seluruh Indonesia. Dengan Ini Menyatakan : (1). Kami Polisi Pamong Praja Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. (2). Kami Polisi Pamong Praja Setia Kepada Pemerintahan Yang Sah. (3). Kami Polisi Pamong Praja Adalah Perekat Bangsa Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa. (4). Kami Polisi Pamong Praja Menjunjung Tinggi Kejujuran, Kebenaran Dan Nilai-Nilai Budaya. (5). Kami Polisi Pamong Praja Patuh Dan Taat Dalam Melaksanakan, Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan.”

Itulah ikrar sebagai Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang berlaku bagi Pol PP di seluruh Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 255 bahwa Sat Pol PP (Sat Pol PP Provinsi, Kabupaten/Kota) dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Begitu pentingnya keberadaan Sat Pol PP sebagai penyelenggara pemerintah untuk urusan pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, adapun regulasi lainnya yang berlaku sampai saat ini bagi seluruh Sat Pol PP se-Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa tugas Sat Pol PP yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja, antara lain (a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; (b). Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; (d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; (e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Seiring berjalannya waktu, regulasi pun semakin dinamis, terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa jabatan fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan angka kredit yaitu satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Adapun rumpun jabatan fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Dalam rangka ketentuan pelaksanaan pasal 40 pada regulasi tersebut, maka terbitlah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.

Atas dasar berbagai regulasi tersebut, maka penulis berpendapat bahwa eksistensi Sat Pol PP sebagai sang penegak Perda dan garda terdepan suatu Pemerintah Daerah harus lebih ditingkatkan kompetensinya baik dalam hal wawasan pengetahuan, keahlian sebagai penegak Perda serta kemampuan akademik yang dapat menunjang Pol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Kiranya tidak mudah menjadi seorang Polisi Pamong Praja jika dilihat dari berbagai regulasi yang berlaku, seperti diketahui bahwa berbicara regulasi merupakan sebuah idealisme. Maka dari itu, peningkatan – peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar aspek – aspek kemampuan intelektual maupun mental terdapat dalam diri sebagai Polisi Pamong Praja.

Dinamika regulasi yang berkenaan dengan Sat Pol PP, menjadi tuntutan bagi Sat Pol PP baik secara aparatur maupun kelembagaan, hal tersebut tentunya untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik, professional, serta menjadikan seorang Polisi Pamong Praja yang dapat bekerja cerdas, bekerja tuntas, berwawasan luas, bersikap tegas dan berintegritas.*


Sekilas Info

HAJI PRESTISE

Oleh: Nasuha Abu Bakar,MA Ibadah haji merupakan ibadah pamungkas bagi umat islam bila dilihat dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *