Eks Koruptor Masuk DCS Pemilu 2019, Sejumlah Elemen Sesalkan Putusan Bawaslu

SERANG, (KB).- Sejumlah elemen masyarakat di Provinsi Banten menyesalkan keputusan Bawaslu yang meloloskan caleg eks koruptor untuk masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) Pemilu 2019. Mereka menggugat keputusan tersebut, karena dinilai telah mencederai spirit anti korupsi sebagai bagian dari penerapan demokrasi yang berkualitas.

Koordinator JRDP, Nana Subana mengatakan, keputusan Bawaslu di beberapa daerah tersebut tidak sejalan dengan kehendak publik untuk menghasilkan wakil rakyat yang terbebas dari kasus hukum dan etik moral.

“Peraturan KPU yang secara tegas menolak pencalonan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah terobosan yang harus diapresiasi karena ketentuan itu berupaya meminimalisasi lembaga legislatif yang kotor dari praktik kejahatan,” katanya, Ahad (2/9/2018).

Nana menuturkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggalang kekuatan sipil di Provinsi Banten untuk menolak keputusan Bawaslu tersebut. Terlebih, sejumlah parpol sudah berupaya konsisten mengikuti peraturan KPU.

“Artinya, sejumlah parpol sudah secara baik mengikuti aturan tersebut, lantas mengapa Bawaslu mengabulkan gugatan oknum caleg tertentu. Jelas ini tidak sehat dalam upaya menghasilkan lembaga legislatif yang berintegritas,” ujarnya.

Tanggal 7 Agustus 2018 lalu, kata Nana, JRDP sudah menggelar diskusi publik menolak politisi busuk di sebuah rumah makan di Kabupaten Tangerang. Saat itu, sejumlah pihak menolak parpol yang mengajukan caleg bermasalah, termasuk caleg koruptor.

Aktivis Barisan Perempuan Banten, Merta menuturkan, Bawaslu yang meloloskan eks napi korupsi seperti mengabaikan aspirasi publik yang menghendaki lembaga parlemen yang bersih. Faktanya, kata Merta, tidak sedikit anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun daerah yang terseret kasus hukum.

“Jika kita sudah bermufakat bahwa korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, maka jangan beri ruang mereka yang sudah melakukan itu. Kami juga secara spesifik mengapresiasi keputusan KPU ini karena tidak memberi ruang kepada mantan terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Keputusan ini sudah sangat progresif. Sayangnya Bawaslu punya cara pandang yang berbeda dan itu bagi kami harus diluruskan,” ujarnya.

Diketahui, beberapa Bawaslu daerah meloloskan caleg mantan terpidana koruptor. Di antaranya Bawaslu DKI Jakarta, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba. Di Provinsi Banten, sudah ada beberapa caleg koruptor yang kini sedang mengajukan gugatan ke Bawaslu, salah satunya di tingkat Provinsi Banten.

Menjaga keadilan 

Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi mengatakan, pihaknya bukan berdasarkan interpretasi sendiri. “Coba dibaca Pasal 7 PKPU 20, itu tidak ada syarat persoalan napi korupsi, itu tak ada. Itu sama persis dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, juga disebutkan dalam pasal 240 bahwa seorang mantan narapidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama dia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana,” ucapnya.

Dia mengatakan, konstruksi Bawaslu tidak bisa dikatakan pro koruptor. Bawaslu sudah roadshow, supaya partai politik (parpol) tidak mencalonkan eks koruptor. Pasal 4 PKPU Nomor 20, kata dia, menyatakan bahwa parpol tidak mencalonkan eks koruptor, yang dibuktikan parpol fakta integritas.

“Sebetulnya ini (tidak mencalonkan eks koruptor) kewajiban parpol, sama dengan keterwakilan 30 persen. Tapi parpol mencalonkan, itu urusan lain. Bawaslu harus berdasarkan undang-undang. Sama dengan pasal 28 j Undang-Undang 1945, pembatasan itu oleh undang-undang atau bukan dibawahnya. Begitu juga KUHP, putusan itu boleh ditambahkan dalam putusan. Termasuk bisa dibatasi putusan pengadilan,” tuturnya.

Hak dipilih dan memilih itu hak semua orang. Tapi bisa dibatasi undang-undang, bukan dibawahnya. Kedua, bisa lewat putusan pengadilan, dicabut hak politik. Lalu sudah ada keputusan MK, eks napi boleh masuk jabatan yang dipilih selama mengumumkan. Posisi Bawaslu, menjaga keadilan seluruh masyarakat. Kalau dibenturkan anti koruptor, susah. Dengan tiga hukum tadi, menjaga keadilan.

Dia mengatakan, beberapa hal pertimbangan Bawaslu adalah Bahwa UUD Negara RI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945 bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

“Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP,” ujarnya.

Selanjutnya, putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat, dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana.

“Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,” katanya.

Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten), kata dia, pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak.
Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk memublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here