Ekonomi Syariah Berbasis Kemaslahatan

Dr. Rizqullah Thohuri

Oleh : Dr. Rizqullah Thohuri, SE, MBA

Sejatinya, sistem perekonomian Indonesia yang diatur dalam pasal 33 UUD 45 bahwa ekonomi disusun berdasarkan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan adalah merupakan salah satu bentuk penjabaran ekonomi yang berkeadilan dengan tujuan kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia.

Kalimat usaha bersama merujuk pada suatu sistem ekonomi yang adil karena boleh dilakukan oleh semua pihak sebagai sebuah usaha yang bertujuan mencari keuntungan bersama tanpa harus mengorbankan salah satu pihak yang terlibat dalam perekonomian. Dalam hubungan simbiosis, hal itu dinamakan simbiosis mutualisma atau kegiatan yang sama-sama menguntungkan semua pihak.

Sistem ini berbeda dengan sistem kapitalis yang menyandarkan persaingan usaha secara bebas sehingga hanya menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memiliki modal dan sumberdaya yang besar.

Karena dalam kehidupan perekonomian, dikenal istilah ‘ekonomi skala’, yakni harga sebuah produk akan lebih murah jika ditansaksikan dalam jumlah besar. Sementara bagi pelaku ekonomi kecil, sulit bersaing jika harus bertransaksi dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan sistem perekonomian yang mengusung tema keadilan.

Dan berbicara sistem perekonomian yang berkeadilan, maka sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang mampu mewujudkannya. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari’ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

Karena tujuan dari ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Alquran dan Sunnah maka dapat dijabarkan sebagai berikut. 1). Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2). Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3). Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4). Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5). Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

Dan semua tujuan tersebut sangat berkesuaian dengan substansi dari isi pasal 33 pada UUD NRI 1945. Menurut Dawam Rahardjo, pengertian ekonomi Islam dapat dibagi kedalam tiga arti. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam ialah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yaitu teori, kegiatan dan sistem ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Dengan merujuk kepada pengertian dan tujuan sistem perekonomian tersebut, maka umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merasa beruntung jika sistem ekonomi syariah, dapat wujud dalam mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan ekonomi di Indonesia.

Itulah kenapa Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Bank Indonesia akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pengembangan ekonomi syariah diyakini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia.

Sehingga di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, BI akan menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) sebagai instrumen moneter syariah yang dapat diperdagangkan sehingga memperkuat manajemen likuiditas perbankan syariah dan mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah jangka panjang.

Jadi, jika pemerintah dan otoritas moneter sudah sepakat akan besarnya manfaat bank syariah bagi perkembangan ekonomi umat, maka tidak alasan bagi kita umat muslim untuk tidak menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Belum mau bersyariah? Nyori’ah.(Penulis adalah Wakil Ketua Umum ICMI Banten, Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here