Ekonomi Penerima Jamsosratu Harus Membaik

SERANG, (KB).- Bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsostaru) harus berdampak pada perbaikan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan begitu, penerima mampu menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, berdasarkan evaluasi, Jamsosratu menjadi program yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai bantuan sosial, program ini harus dimanfaatkan untuk perbaikan ekonomi.

Oleh karena itu, ke depan ekonomi penerima membaik dan tidak lagi masuk kategori penerima program yang pertama kali digulirkan pada masa kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah ini.

“Logika besarnya tentu kalau bentuknya bantuan sosial, jika telah beberapa kali dibantu harus baik dari keadaan yang sebelum dibantu,” kata Sekda di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (13/9/2019).

Ia menjelaskan, Jamsosratu memiliki tiga konsep besar dengan tahapan penting. Tahap pertama pemberian bantuan, di mana pada pelaksanaannya pemprov ingin memastikan penerima bisa memenuhi kebutuhan pangan.

Tahap kedua, penerima Jamsosratu sudah mampu memberdaya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Tahap ketiga beliau harus bisa memberdayakan dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Jika tahap-tahap tersebut terlaksana dengan baik, maka penerima Jamsosratu akan secara otomatis menjadi pegiat kebangkitan ekonomi masyarakat. Ia optimistis, konsep tersebut telah terlaksana.

Salah satunya indikatornya yaitu menurunnya angka kemiskinan di Banten. “Paling tidak data objektif, apabila kemiskinan menurun berarti saudara kita punya income,” tuturnya.

Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, jumlah penerima dan anggaran Jamsosratu pada APBD 2020 masih sama dengan APBD 2019.

“Jumlah penerima bantuan masih sama dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 50 ribu keluarga. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima senilai Rp 1.750.000,” ujarnya.

Besaran dan jumlah penerima Jamsosratu pada 2020 tidak bertambah karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, besaran yang diterima pada APBD 2019 dan 2020 terhitung lebih besar dibanding APBD 2018 yang hanya sebesar Rp 1.250.000.

Disinggung apakah masih ada warga miskin yang belum menerima Jamsosratu, ia belum bisa memastikannya. Sebab, sampai saat ini data tersebut belum masuk.

Pendataan warga miskin dilakukan oleh kabupaten/kota masing-masing, dimulai dari tingkat desa sampai kecamatan. Setiap pendataan dilakukan secara ketat untuk memastikan data benar-benar valid.

“Idealnya, pendataan dimulai pada musyawarah pembangunan desa. Siapa saja warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, disebutkan satu-satu dalam musyawarah tersebut. Data kemudian disampaikan ke kecamatan, kabupaten/kota dan diverifikasi secara berjenjang. Terakhir verifikasi dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here