Edi Ariadi: 2019, 10 UPTD Pemkot Cilegon Dihapus

CILEGON, (KB).- Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi angkat bicara tentang rencana penghapusan 10 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Llingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Ia mengatakan, bahwa amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut, akan dilaksanakan pada 2019.

Hal tersebut diungkapkan dia saat ditemui di ruang kerja, Selasa (28/8/2018). Menurut dia, penghapusan UPTD merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus ditaati. “Itu kan kebijakan pusat, tidak mungkin pemerintah daerah tidak melaksanakannya. Maka itu, saya katakan jika penghapusan UPTD akan dilaksanakan mulai awal 2019,” katanya.

Namun, pihaknya akan hati-hati dalam melaksanakan penghapusan tersebut. Terkait adanya 44 pejabat eselon 4a dan 4b serta 800 staf yang terancam demosi, pihaknya akan mengakomodasi mereka untuk tetap bekerja dan mendapatkan jabatan. “Tidak mungkin kami akan mengorbankan mereka. Pastinya kami akan siapkan dulu tempat untuk mereka setelah UPTD dihilangkan. Pokoknya, diupayakan tidak akan ada yang kena demosi,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan jabatan seksi di tingkat kelurahan. Ia menuturkan, seluruh pejabat yang terancam demosi bisa tertampung. “Saat itu juga banyak yang kehilangan jabatan. Tapi, setelah kami tata, semuanya dapat tertampung,” ucapnya.

Ia mengimbau kepada para pejabat UPTD serta staf, untuk tidak khawatir dengan rencana tersebut. Ia meminta mereka untuk tetap bekerja seperti biasa. “Sekarang saya minta, semua bekerja saja seperti biasa. Jangan ada yang mengkhawatirkan apa-apa, pokoknya kami tidak akan mengorbankan siapa-siapa. Semua akan kami selesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Mahmudin menyesalkan kinerja Bagian Organisasi Setda Pemkot Cilegon dalam membuat kajian penghapusan UPTD. Menurut dia, hasil kajian Bagian Organisasi kurang menyeluruh, karena tidak memerhatikan nasib para ASN yang bekerja di UPTD tersebut.

“Kenapa sih membuat kajian, tapi tidak sampai pada kesimpulan solusi terbaik untuk para ASN. Kemudian, hasil kajian mereka, BKPP yang harus bertanggung jawab. Ini kan tidak adil,” katanya. Ia mencontohkan panjang lebar terkait salah satu kajian yang ia anggap menyesakkan. Ini ketika UPTD Data dan Informasi dimasukkan ke salah satu bidang di BKPP Kota Cilegon.

“Saya kan membuat UPTD Data dan Informasi, agar kerjanya linear dengan Deputi Inka (Informasi Kepegawaian di BKN Pusat. Lalu, UPTD kami akan digabungkan tupoksinya ke salah satu bidang. Tapi, tidak dibarengi dengan kenaikan tipoligi dari B ke A, sehingga kami tidak bisa menambah bidang. Kalau begitu caranya, mau dikemanakan mereka, karena di bidang nanti mereka tidak akan tertampung,” ujarnya.

Namun kembali lagi, ucap dia, ini akan menjadi keputusan Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi. Sebelum keputusan tersebut diambil, dia berharap, Bagian Organisasi melakukan konsultasi ke Kemendagri. “Jangan sampai dia yang menghamili, saya yang harus bertanggung jawab. Maka itu, coba konsultasikan dulu ke Kemendagri, seperti saran anggota dewan kemarin,” tuturnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here