Selasa, 21 Agustus 2018
Berada di dalam mobil tahanan Direktur RSU Banten Dwi Hesti Hendarti saat akan dibawa ke Rutan Klas II B Serang, Selasa (21/11/2017)*

Dwi Hesti Diperiksa, Kejati Usut Pengadaan Genset RSU Banten

SERANG, (KB).- Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Banten memeriksa Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten Dwi Hesti Hendarti, Selasa (21/11/2017). Dia diperiksa penyidik sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan genset di RSU Banten tahun 2015 senilai Rp 2,2 miliar.

Informasi yang diperoleh Kabar Banten Hesti dijemput staf pidsus Kejati Banten di Rutan Klas II B Serang sekitar pukul 09.00. Dia tiba di kantor Kejati sekitar pukul 10.00 dan diperiksa penyidik Dipria. Selama beberapa jam Hesti diperiksa penyidik dengan didampingi kuasa hukumnya. Terdakwa kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai Rp 2,398 miliar tersebut meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.00.

Dia langsung menuju mobil tahanan untuk kembali dibawa ke Rutan Klas II B Serang. Tak satu patah kata pun yang keluar dari mulut Hesti saat Kabar Bantenberusaha mewawancarainya. Malah, kuasa hukum hesti keberatan dengan wartawanKabar Banten yang memfoto kliennya tersebut. “Jangan foto, harus izin dulu,” ujarnya dengan nada tinggi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Holil Hadi mengatakan pemeriksaan terhadap Dwi dilakukan guna memperdalam proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik. Sebelumnya, kasus tersebut didalami oleh bidang intelejen Kejati Banten. Kemudian setelah diyakini adanya indikasi tindak pidana korupsi perkara tersebut dilimpahkan ke bagian pidsus.  “Ini baru penyidikan awal, masih bersifat umum dan belum ada penetapan tersangka,” ujar Holil.

Penyelidikan kasus tersebut merupakan tindaklanjut dari temuan laporan hasil pemeriksa keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten dan Inspektorat Provinsi Banten.  Berdasarkan LHP BPK terdapat kerugian negara sebesar Rp 500 juta. “Hasil Inspektorat lebih dari Rp 500 juta,” kata Holil.

Namun saat disinggung perbuatan tindak pidana pada pengadaan tersebut Holil enggan menjawabnya. Dia beralasan hal tersebut sudah termasuk ke dalam materi penyidikan. “Nanti saja itu. Kita lihat nanti (hasil penyidikan),” ucap Holil. Selain  Hesti ada beberapa saksi lain yang diperiksa oleh penyidik. Saksi tersebut ialah tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten yang berjumlah tiga orang. “Nanti akan berkembang  kepada saksi lain, tergantung kebutuhan penyidikan,” ujar Holil.

Sementara itu, sumber Kabar Banten di lingkungan Kejati Banten yang enggan disebut namanya mengungkapkan dugaan tindak pidana kasus pengadaan tersebut dari mark up atau kemahalan harga.  Harga yang tidak sesuai tersebut yang menjadi temuan LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Banten.  “Gensetnya kemahalan. Makanya nanti akan ditelusuri kenapa bisa terjadi (mark up),” katanya.

Menindaklanjuti temuan kemalahan tersebut penyidik kata dia akan memeriksa penyedia jasa, bagian penyusunan harga perkiraan satuan (HPS), panita pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut. “Akan diperiksa mungkin tinggal menunggu waktu. Yang jelas kemahalan harga tersebut akan ditelusuri kenapa bisa terjadi dan siapa pihak yang bertanggungjawab,” tuturnya. (FI)***

 


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *