”Duka Banten” Belum Pulih

H. Khatib Mansur.*

H. Khatib Mansur

Di awal Tahun Baru (2020), muncul harapan baru dan semangat baru nampak menyeruak dengan berbagai ekspresi wajah berseri-seri, terlebih turut menyaksikan perputaran jarum jam tepat pukul 00.00 WIB. Ada yang baru pulang dari acara tablig akbar, pengajian, pertemuan bersama keluarga besar, dan masih ada juga yang menyalakan petasan ke udara, dan lain sebagainya.

Semua itu seakan sirna seketika. Ekspresi ceria pada malam itu pada esok harinya berubah lesu, “duka Banten” yang belum pulih seratus persen-setelah tsunami Selat Sunda setahun lalu, 22 Desember 2018 – kini berganti banjir bandang yang menghancurkan sebagian penduduk di wilayah Kecamatan Sajira, Lebak Gedong, Cipanas, Curug Bitung dan Muncang, Kabupaten Lebak, akibat gerusan air Sungai Ciberang yang cukup dahsyat!

Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Lebak Iti Octavia bersama petugas BPBD Banten dan Lebak, serta aparat lainnya langsung turun ke lokasi musibah membantu para korban di lapangan. Rumah-rumah penduduk hancur, Jembatan Sajira yang membentang kokoh di atas sungai tersebut putus akibat longsoran tanah di kedua badan jalan, sejumlah kendaraan bermotor milik warga ikut terseret, dan pemandangan lain yang membuat air mata berlinang.

Ketua LSM Perkumpulan Urang Banten (PUB) sebagai “mitra dialog” Pemprov Banten yang ada di Kabupaten Lebak yang diketuai H. Pepep Faisaluddin bersama pengurusnya siap siaga di lapangan sejak pagi memberikan bantuan kepada para korban. Demikian juga sejumlah ormas lainnya turut berdatangan ke lokasi bencana memerikan bantuan kepada para korban banjir bandang tersebut.

Selain di Kabupaten Lebak, dampak musibah banjiir bandang tersebut, meluas hingga Ibu Kota Jakarta, Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan daerah lainnya. Bahkan, sejumlah ruas Jalan Tol tergenang, sehingga transportasi arus kendaraan bermotor terhenti.

Ada harapan

Di balik musibah banjir bandang yang menghancurkan sebagian permukiman penduduk di Banten Selatan tersebut, ternyata masih ada harapan dan semangat penuh optimistis dari sejumlah tokoh-tokoh rakyat Banten yang akan mendeklarasikan wadah perjuangan baru dalam mengisi pembangunan di Provinsi Banten, tepat di usia dua dekade perjalanan provinsi ini.

Untuk mematrikan “kemitraan setrategis” dalam mengisi pembangunan Provinsi Banten tersebut, tokoh-tokoh rakyat Banten yang tergabung dalam organisasi baru, yakni Pengurus Pusat Keluarga Besar Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (PP KB2KPPB) akan dideklarasikan di Gedung DPRD Banten pada Rabu (15/1/2020), dua pekan depan.

Sekretaris Jenderal PP KB2KPPB, H.M. Aly Yahya menyatakan, acara deklarasi tokoh-tokoh rakyat Banten tersebut, rencananya akan mengundang Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin dan akan disaksikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, Wagub Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Banten Andra Soni, anggota DPRD, Sekda Banten, para kepala OPD, pejabat vertikal, dan undangan lainnya.

Menurut Aly, kehadiran PP KB2KPPB yang didirikan oleh tokoh-tokoh rakyat Banten tersebut, sebagai “mitra setrategis” dengan Pemprov Banten. Mitra setrategis dimaksud, adalah akan mengembangkan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan sektor pertanian, terutama akan mengembangkan tanaman porang (sejenis ubi jalar) untuk ekspor sebagai bahan kecantikan. Selain itu, mengembangkan sektor kelautan (maritim), pariwisata, memberdayakan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini kurang bergairah.

“Potensi ekonomi Provinsi Banten di sektor tersebut, masih terendah, padahal nilainya triliunan rupiah, akan tetapi selama ini belum ada yang mau mengembangkan secara maksimal. Itulah salah satu alasan tokoh-tokoh rakyat Banten menggagas mendirikan PP KB2KPPB tersebut, karena ke depannya akan menjadi solusi membantu Pemprov Banten dalam penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.

Ia menambahkan, program bisnis yang akan dikembangkan oleh PP KB2KPPB tersebut, tidak menggunakan dana APBD Pemprov Banten! Ini murni kerja sama dengan pihak swasta yang peduli membantu memberikan solusi untuk kesejahteraan rakyat Banten, karena sejmlah pakar di masing-masing bidang sudah disiapkan oleh PP KB2KPPB.

Rapat panitia rencana deklarasi PP KB2KPPB tersebut, sudah digelar di “Gedung Negara” Provinsi Banten, Sabtu (28/12/2019). Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP KB2KPPPB, H. Irsjad Djuwaeli, Sekjen PP KB2KPPP H.M. Aly Yahya, Wakil Ketua H. Aeng Haeruddin, Wakil Bendahara Hj. Muflikhah, Dedi Miing Gumelar, dan lainnya.

Think thank

Jika dihitung-hitung – menengok sejenak perjalanan sejarahnya – paling tidak, kegiatan deklarasi dan kongres sejak perjuangan pembentukan Provinsi Banten hingga sekarang ini, sudah lebih dari lima kali tokoh-tokoh rakyat Banten melakukan itu. Ini bukan untuk unjuk kekuatan, bukan! “Justru, kami terpanggil kembali merapatkan “barisan”, sebagai chemistery perjuangan dua puluh tahun lalu, agar ada manfaat buat kesejahteraan rakyat Banten,” ujar Ketua Umum PP KB2KPPB H. Irsjad Djuuwaeli.

Beberapa kali deklarasi yang dilakukan sepanjang perjuangan hingga sekarang ini, antara lain deklarasi Pokja Pembentukan Provinsi Banten, (2-12-1999) dan deklarasi Komite Pembentukan Provinsi Banten, (5-12-1999). Keduanya dilakukan di Alun-alun Banten Lama, meskipun tanggal kegiatannya berbeda. Isi pokok deklarasi itu, adalah “Satukan Tekad Rakyat Banten Menyambut Provinsi Banten”.

Dari deklarasi kedua organisasi perjuangan tersebut, melahirkan Provinsi Banten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, yang ditandatangani oleh Presiden RI H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tertanggal 17 Oktober 2000 dan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 182, (das sein).

Tokoh-tokoh rakyat Banten era sekarang ini tidak seperti dulu lagi, jika marah menggebrak meja, tidak! Sudah berubah 180 derajat, lebih luwes dan halus. Marahnya diekspresikan dengan kegiatan deklarasi dan kongres. Jika saja perjalanan pembangunan Provinsi Banten ini mulus-mulus saja, para anggota DPRD se-Banten bekerja dengan penuh amanah tanpa ada kasus-kasus korupsi, dipastikan takkan ada kegiatan deklarasi dan kongres. Memangnya tokoh-tokoh Banten kurang kerjaan apa?

Coba perhatikan tema-tema yang diusung baik dalam deklarasi atau kongres. Dalam Kongres Rakyat Banten (KRB) II, Senin (24/3/2014,) sebagai kelanjutan dari KRB sebelumnya (1999), bertema: “Kembalikan Provinsi Banten pada Cita-cita Pembentukannya”. Apa artinya itu? Itu koreksi tajam, namun cukup luwes dan ilmiah cara menyampaikannya.

Dulu, selama dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten – khususnya pada 1999-2000 -Bakor sebagai organisasi induk yang menyatukan tokoh-tokoh Banten yang ada di pokja dan komite. Bahkan, bakor inilah yang banyak menggelar kajian ilmiah melalui seminar tentang rencana pembangunan Banten ke depan bersama sejumlah pakar, rumusannya semacam think thank atau konsep dasar pembangunan Provinsi Banten, tetapi oleh pemprov tidak pernah “digugu”.

Tema-tema yang diangkat selama kegiatan deklarasi dan kongres tokoh-tokoh rakat Banten cukup ideal. Coba perhatikan. Kongres Umat Islam Banten (KUIB), misalnya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh rakyat Banten yang ada MUI Banten, mengkritisi masalah moral oknum-oknum pejabat pemprov dan rakyat Banten secara umum. KUIB tersebut, berlangsung tiga hari di salah satu hotel Pandeglang, Jumat (31/7/2019) hingga Ahad (2/8/2015).

Demikian juga, tokoh-tokoh rakyat Kota Cilegon menggelar KRB bertempat di salah satu hotel “kota baja” Cilegon, yang digagas oleh Pengurus Lembaga Peduli Masyarakat Cilegon (LPMC) untuk Banten, dibuka oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Tema yang diangkat: “Membangun Konsolidasi, Menyatukan Visi Banten yang Berdaulat Pasca 2016”.

Air susu

Apa yang terjadi? Pemprov Banten terkesan lamban merespons itu. Bahkan, banyak oknum pejabat pemprov yang sulit diajak komunikasi dan koordinasi. Itu tidak bisa dibohongi! Baru-baru ini terungkap. Ada dua anggota DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf dan Fitron Nur Ihsan, yang notabene keduanya, adalah mitra kerja pemprov sebagai wakil rakyat Banten di DPRD Banten. Keduanya mengeluh kesulitan membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan Banten.

Oh…! Jangankan tokoh-tokoh rakyat Banten yang tidak ada hubungan hierarki dengan Dinas Pendidikan Banten, anggota DPRD Banten saja yang jelas-jelas mitra kerja Pemprov Banten kesulitan membangun komunikasi. Tokoh-tokoh Banten tidak pernah ngerecoki pemprov. Justru, Pemprov Banten yang “sial”, banyak kasus-kasus korupsi bersarang di dalamnya. Ngisinaken!

Lebih parah lagi, di tengah perjalanan ada insiden yang menyakitkan hati tokoh-tokoh rakyat Banten. Konon, sejumlah tokoh-tokoh rakyat Banten yang tergabung dalam organisasi Paguyuban Warga Banten (Puwanten) kirim surat ke Gubernur Rano Karno, maksud dan tujuannya jelas: Mohon audiensi.

Namun, apa yang terjadi? Surat tersebut, hampir setahun tidak direspons. Padahal, audiensi tersebut, tidak harus dengan gubernur jika berhalangan. Bisa diwakilkan ke sekda, asda I, asda II, asda III atau staf ahli. Ini menunjukkan koordinasi para pejabat di internal pemprov diduga buruk.

Lalu, Ketua Umum Puwanten Tubagus Farich Nahril dan Sekretaris Umum H. Mardini berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pembina Puwanten Jenderal TNI (Purn) Surjadi Soedirdja, akhirnya rencana audiensi tersebut, dibatalkan. Ibarat pepatah: “Air susu dibalas dengan air tuba!”. Banten belum pulih dari kasus korupsi dan bencana alam.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here