Dugaan Pungli Oknum Aparat Menguat

LEBAK, (KB).- Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pamubulan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, menyatakan, pungutan dana kompensasi kepada pengusaha angkutan (trucking) pada kegiatan transportasi dari lokasi tambang (quarry) 2 ke quarry 1 PT Cemindo Gemilang (CG) tanpa dasar hukum yang jelas juga bukan atas nama Pemerintah desa (Pemdesa) tersebut.

Hal itu ditegaskan salah seorang anggota (BPD) Pamubulan Kecamatan Bayah, Iid ketika dimintai tanggapannya terkait pemberlakuan dana kompensasi kepada pengusaha trucking sebesar Rp 2.000 per ton yang diklaim merupakan hasil kesepakatan yang dibangun antara warga terdampak dan lembaga desa di antaranya BPD desa tersebut. ”Ya benar ada pungutan terhadap pengusaha trucking. Tapi perlu diketahui pungutan tersebut selain bukan merupakan peraturan desa juga tidak mengatasnamakan desa,” ujar salah seorang anggota BPD Pamubulan Kecamatan Bayah, Iid dihubungi melalui sambungan telefon genggamnya.

Ketika ditanya soal keterlibatan BPD dalam berita acara kesepakatan yang mengharuskan pengusaha memberikan dana kompensasi sebesar Rp 2.000 per ton, Iid menegaskan, BPD secara kelembagaan tidak ikut campur. Sebab, musyawarah yang menghasilkan kesempatan seperti itu hanya dilakukan oleh personal. ”Kalau memang mengatasnamakan BPD seharusnya seluruh anggota dan pengurusnya menyepakati. Tetapi yang terjadi warga yang tertulis dalam berita acara kesepakatan yang mengatasnamakan lembaga BPD merupakan kehendak pribadinya dan sebelumnya tanpa ada komunikasi dengan anggota dan pengurus khusus terkait sikap yang diambil dalam pemberlakuan dana kompensasi,” ucapnya.

Ditanya soal penggunaan dana yang diperoleh dari pungutan tersebut, Iid menyatakan, kompensasi untuk warga terdampak dan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) oleh aktivitas transportasi itu merupakan tameng oknum untuk melancarkan aksinya memungut dana kompensasi yang tidak ada payung hukumnya. ”Dalam berita acara kesepakatan juga tidak jelas berapa estimasi yang akan diperoleh dari pungutan. Soal TPU itu sebenarnya merupakan janji kades,” tuturnya. Kepala desa (Kades) Pamubulan, Juhani, sulit dimintai konfirmasi. Dihubungi beberapa kali melalui sambungan telefon genggamnya serta SMS permohonan konfirmasipun tidak merespons.

Sementara itu, Camat Bayah, Suyanto mengatakan, pungutan atau permintaan dana kompensasi kepada siapapun harus didasari payung hukum au Peraturan desa (Perdes). Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melayangkan Surat teguran (ST) kepada Kades Pamubulan, Juhani. Sekadar diketahui, Kades Pamubulan Kecamatan Bayah mengundang sejumlah pengusaha angkutan untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan berita acara kesepakatan. Dalam berita acara yang ditandatangani di antaranya oleh Kades Pamubulan Juhani pada poin empat tertulis apabila ada transporter diluar CV Mandiri Putri yang melakukan pengangkutan bahan tambang dari quarry 2 ke quarry 1 maka akan diberlakukan aturan seperti tercantum pada poin 1 yakni dana kompensasi sebesar Rp 2.000. (H-34)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here