Dugaan Pungli di Tempat Pelelangan Ikan, Polisi Dituntut Tuntaskan Perkara

LEBAK, (KB).- Pihak kepolisian Polres Lebak, diminta segera menuntaskan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun, Kecamatan Wanasalam. Sebab, penanganan kasus yang melibatkan oknum pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) tersebut hingga saat ini tidak jelas.

”Kita ingin menagih janji konsistensi pihak kepolisian menyelidiki kasus pungli di TPI Binuangeun. Karena sampai saat ini penanganan kasusnya tidak jelas, padahal sudah puluhan saksi yang sudah dimintai keterangan,” kata Asep Awaludin selaku dewan pembina Forum Komunikasi Masyarakat Mandiri dan Nelayan (FK2MN), akhir pekan lalu.

Namun kenyataannya, lanjut Asep, hingga memasuki satu bulan sejak Kapolres menjanjikan, belum ada info apapun soal kelanjutan penanganan kasus tersebut. Ironisnya, hingga saat ini nelayan di TPI Binuangeun masih dipungut sebesar 5 persen. Padahal, Kapolres menjanjikan akan menghentikan sementara pungutan yang 5 persen itu, karena tidak ada dasar aturannya dalam Perda. ”Buktinya pungutan yang 5 persen saat ini masih berlangsung di Binuangeun,” ujarnya.

Di sisi lain, Asep mengaku memiliki keraguan jika Polres Lebak akan mampu menuntaskan kasus ini hingga selesai. Hal itu menurutnya dibuktikan dengan tidak adanya progres yang jelas. ”Saya sekarang jadi ragu Polres akan mampu menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Buktinya sampai sekarang masih belum jelas sejauh mana penanganan kasusnya,” ucapnya.

Jika penanganan kasusnya tak jelas, pihaknya pun kembali melakukan aksi di Mapolres Lebak, agar tuntutannya soal penanganan kasus dugaan pungli diproses hukum dan pungli kepada nelayan dan pengusaha di Binuangeun segera dihentikan. ”Kami akan aksi lagi tapi nunggu tanggal 11 Agustus nanti atau tepatnya melewati dari waktu satu bulan yang sudah dijanjikan Kapolres,” tutur Asep. (H-38)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here