Dugaan Monopoli di Pelabuhan Merak, Gapasdap Minta Penjelasan PT ASDP

Suasana pemblokadean jalan di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak oleh petruk, Selasa (17/12/2019). Sejumlah truk yang hendak menyeberang melalui terminal tersebut, dihalau oleh petruk.*

CILEGON, (KB).- Aksi blokade truk di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak oleh pengurus truk (Petruk) mendapat respons dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).

Organisasi beranggotakan pengusaha-pengusaha jasa penyeberangan tersebut, siap meminta penjelasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry terkait isu monopoli yang muncul di seputar aksi para pengusaha truk.

Untuk diketahui, ratusan pengurus truk melakukan aksi blokade truk di Terminal Eksekutif, Selasa (17/12/2019) petang. Namun, aksi tersebut, berdampak pada angkutan kapal di dermaga lain, mengingat para pengusaha juga menahan truk untuk masuk ke kapal-kapal di dermaga biasa.

Meskipun hanya berlangsung dua jam, namun aksi mereka mengundang perhatian dari berbagai pihak. Selain karena Pelabuhan Merak masuk objek vital, isu monopoli usaha oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak menyertai aksi para pengusaha truk.

Baca Juga : Petruk Blokade Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak

Ketua DPC Gapasdap Pelabuhan Merak Togar Napitupulu mengatakan, aksi tersebut tidak menyebabkan kerugian para operator kapal. Namun, aksi tersebut dinilai perlu segera direspons, mengingat kondusivitas Pelabuhan Merak mulai terganggu dengan adanya isu-isu yang berkembang.

“Kami tidak masuk ke persoalan yang dituntut oleh pengusaha truk. Tapi yang perlu diperhatikan, aksi mereka membuat aktivitas di Pelabuhan Merak terganggu. Apalagi ada isu-isu miring seputar aksi mereka,” katanya, Kamis (19/12/2019).

Pihaknya akan meminta DPP Gapasdap untuk mengundang PT ASDP Indonesia Ferry. Hal tersebut dilakukan, karena manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak tidak memiliki kewenangan menanggapi isu-isu tersebut.

“Saat kami tanya ke manajemen di Pelabuhan Merak, mereka bilang segala keputusan itu adanya di pusat. Makanya, kami akan bersurat ke DPP Gapasdap untuk segera undang PT ASDP Indonesia Ferry,” ujarnya.

Ditanya seputar isu monopoli usaha oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, dia enggan berkomentar. Ia menuturkan, tudingan tersebut butuh alat bukti jika akan diperkarakan.

“Kalau mau bicara ada tidaknya monopoli, itu harus dengan pembuktian. Kan semuanya berandai-andai, tidak ada kepastian,” ucapnya.

Sementara itu, General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Solikin membantah, jika pihaknya melakukan monopoli usaha.

“Tidak ada monopoli muatan. Saya rasa pengguna jasa bisa memilih ya. Baik reguler atau memilih eksekutif. Itu hak penggunaan jasa, jadi kalau kemudian ASDP dituduh memonopoli, itu seperti apa polanya,” tuturnya.

Ia membatah, tuduhan monopoli muatan penumpang di terminal eksekutif mengakibatkan muatan kapal-kapal perusahaan pelayaran lain di dermaga reguler menjadi sepi penumpang.

“Di pelabuhan kami kan ada 5 dermaga reguler. Keberangkatan itu setiap 12 menit. Artinya, satu jam ada 5 kali keberangkatan, sementara di eksekutif itu 2 jam sekali. Di mana monopolinya,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here