Senin, 25 Juni 2018
Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau selter tahun 2014 senilai Rp 18,232 miliar  Ahmad Gunawan seusai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (13/2/2018).

Dugaan Korupsi Selter Pandeglang, Pejabat Kemen PUPR Terima Rp 500 Juta

SERANG, (KB).- Pejabat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Ahmad Gunawan menerima uang Rp 500 juta dari proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau selter di Kampung Sawah, Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang tahun 2014 senilai Rp 18,232 miliar. uang tersebut diberikan oleh Project Manager Wiarso Joko Pranolo setelah adanya permintaan dari Ahmad Gunawan.

Hal tersebut terungkap dalam sidang yang mengadili pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek selter Ahmad Gunawan dan Direktur PT Tidar Sejahtera (TS) Takwin Ali Muchtar di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (13/2/2018). Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang dan Kejati Banten. Dalam sidang tersebut, terdakwa Ahmad Gunawan diadili terlebih dahulu sebelum Takwin Ali Muchtar.

“Wiarso Joko Pranolo (penuntutan terpisah) ditelepon Ahmad Gunawan meminta uang Rp 500 juta dengan alasan untuk biaya pembebasan kios yang ada di lokasi pembanguan selter. Pada saat itu, Wiarso Joko Pranolo belum menyanggupi,” ujar JPU Kejari Serang A.R. Kartono saat membacakan surat dakwaan dihadapan Ketua Majelis Hakim Sumantono.

Sekitar Juli atau Agustus 2014 Wiarso menyerahkan uang kepada Gunawan sebesar Rp 300 juta di Bank BJB Cabang Serang. Pemberian uang tersebut berlanjut hingga tiga kali pada bulan Oktober dan November. “Perbuatan Ahmad Gunawan selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) merupakan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010,” kata Kartono.

Dalam surat dakwaan tersebut juga diungkapkan bahwa perusahaan pemasok beton telah melakukan pengujian laboratorium terhadap beton yang dikirim. Akan tetapi, pengujian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama dengan PT TS. “Selain itu tidak dilakukan pengujian beton terpasang padahal konsultan pengawas menyarankan untuk dilakukan pengujian mutu beton terpasang,” kata JPU Kejati Banten Pantono.

Wiarso dan Gunawan tidak melakukan pengujian beton tersebut karena sudah dilakukan pengujian secara laboratorium. Pada saat pengerjaan beton di lapangan, PT TS tidak dilakukan oleh tenaga ahli atau personel inti yang termuat dalam syarat khusus kontrak. Berdasarkan audit fisik dari ahli laboratorium rekayasa struktur Institut Tekonologi Bandung (ITB) diperoleh kesimpulan dinyatakan tidak sesuai dengan mutu beton yang tercantum dalam kontrak.

Berdasarkan perhitungan ulan dari ahli Habibullah Rois yang ditugaskan oleh Universitas Langlang Buana, Bandung juga mendapat hasil yang tidak jauh berbeda dengan ITB. “Keduanya menyatakan bahwa mutu beton kurang dari 80 persen beton yang disyaratkan yaitu K-350 dan terdapat 4 buah sample beton dengan kekuatan dibawah 75 persen,” kata Pantono.

Hasil audit fisik tersebut proyek dinyatakan tidak kuat secara kontruksi dan diprediksi bangunan mempunyai potensi akan roboh. Akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi terdapat kerugian keuangan negara Rp 16.077. 435.190. Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit dari BPK RI.

Perbuatan Takwin, Gunawan dan Wiarso dinilai JPU telah melanggar dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama. Menanggapi dakwaan JPU tersebut kedua terdakwa tidak menyatakan keberatan. Rencananya sidang akan kembali digelar pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (FI)***


Sekilas Info

PPDB Online Banten Bermasalah, Pengadaan Server Dilaporkan ke Polda

SERANG, (KB).- Polda Banten melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menerima laporan dugaan tindak pidana dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *