Selasa, 21 Agustus 2018

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Randis, Wira Dituntut 2 Tahun

SERANG, (KB).- Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Banten Wira Hadikusuma dituntut pidana penjara selama 2 tahun. Mantan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Banten itu dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten telah melakukan tindak pidana korupsi pemeliharaan kendaraan dinas roda empat pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Banten
tahun 2014 senilai Rp 2,050 miliar.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wira Hadikusuma dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ujar JPU Kejati Banten Fadil Regan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (19/10/2017). JPU juga mengganjar terdakwa dengan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 2.050.981.200.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah 1 bulan putusan memiliki kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk dilelang. “Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” kata Fadil dalam sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Sumantono.

Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU tersebut berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang dibebankan kepadanya,” ucap Fadil.

Perbuatan terdakwa tersebut dinilai JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsider Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam uraian tuntutannya, perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara tidak melakukan proses lelang terhadap pemeliharaan randis melainkan penunjukan langsung. “Bahwa meskipun pemilihan penyedia jasa tidak dilakukan secara benar tetapi terdakwa menandatangani surat perintah kerja (SPK),” tutur Fadil.

Dia menuturkan, pembayaran antara penyedia jasa dan Biro Perlengkapan dan Aset Setda Banten tidak sesuai yang tertuang di dalam kontrak. Ada beberapa tagihan pihak penyedia jasa lebih kecil dibandingkan nilai kontrak dan tagihan pekerjaan fiktif. “Meskipun terdakwa mengetahui adanya tagihan pihak bengkel lebih kecil dengan nilai kontrak dan adanya tagihan yang tidak dikerjakan (fiktif) tetapi terdakwa tetap membuat dan menandatangani SPM (surat perintah membayar),” tutur Fadil.

Adanya pembayaran yang tidak sesuai membuat terdakwa memerintahkan bawahannya Ahmad Heri Sudrajat untuk memotong dana yang diterima kepada pihak penyedia jasa sebesar 10 persen. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pasal 61 ayat (1) berbunyi setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih,” kata Fadil.

Kelebihan pembayaran dan pekerjaan fiktif tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Sejumlah pejabat di Biro Perlengkapan dan Aset Setda Banten turut serta menikmati uang haram tersebut. Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI atas belanja daerah tahun anggaran 2014 Nomor: 05/LHP/XVIII-SRG/01/2015 terdapat kelebihan pembayaran minimal Rp 2.834.487.999. Atas dasar temuan itu, Inspektorat Provinsi Banten menindaklanjutinya dengan menemukan kerugian negara sebesar Rp 3.488.581.473,20.

Dari temuan Rp 3.488.581.473,20 itu diketahui berasal dari lima pejabat lain selain terdakwa. Mereka yakni Dian Wirtadipura Rp 745 juta, Tarseno 202.845.166,67, Safrudin 31.914.773,20, Asep Mardiyanto Rp 228.920.166,67 juta, Heri Ahmad sudrajat 228.920.166,67. Temuan auditor telah dikembalikan seluruhnya oleh kelima pejabat tersebut. “Dari rangkaian fakta hukum tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi tidak secara sendirian melainkan secara bersama-sama dengan penyedia jasa bengkel yang telah ditunjuknya,” ujar Fadil.

Penyedia jasa tersebut, tutur Fadil, ialah Ahmad Nur Salim selaku Direktur CV Adikara Hisyam Perkasa, M. Mendi direktur PD Cahaya Makmur, Maksum direktur CV Maksum Motor, Didin Maksudin direktur CV Sumber Agung Ban, Dadan Arianto direktur CV Delta Dua, Ignatios Wijaya Kusuma direktur PD Haluan Baru, Haryono direktur Utama CV Putra Banten, Eka Cahya Agustiansyah direktur Utama PT Auto Bridal Plus 79, Susi Endah Wigiyati direktur CV Bagus Surya Mandiri dan Kusuma Wijaya direktur CV Sentra Jaya Mobilindo.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut, pengacara terdakwa Hadian Surachmat menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis. Sidang rencananya kembali digelar pada Selasa (24/10/2017). “Memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pembelaannya,” tutur Ketua Majelis Hakim Sumantono menutup sidang. (FI)***


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *