Rabu, 16 Januari 2019

Duet ”Aje Kendor” Langsung Menggedor

SETELAH resmi memimpin Pemerintah Kota (Pemkot) Serang 5 Desember 2018, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Syafrudin-Subadri Ushuludin langsung tancap gas. Rabu (19/12/2018) hari ini, tepat dua pekan pasangan duet birokrat-politisi ini efektif bekerja. Program 100 hari kerja menjadi ujian pertama bagi Syafrudin-Subadri yang memiliki jargon ‘Aje Kendor’ ini. Fokus program 100 hari itu pada berbagai penyelesaian permasalahan seperti kemacetan, banjir, sampah, dan pedagang kaki lima (PKL).

Pascapelantikan, Syafrudin dan Subadri seolah tak pernah absen blusukan untuk melihat langsung kondisi wilayahnya dan merespons berbagai keluhan masyarakat. Syafrudin mengawali kerja di hari pertamanya dengan meninjau terowongan Trondol yang menjadi langganan macet. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang ini kemudian memutuskan untuk membuka jalur alternatif di kawasan perumahan Taman Mutiara Indah (TMI).

Jalan tersebut semula fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) pengembang TMI, namun kini sudah diserahkan ke Pemkot Serang. Pembangunan jalan beton tersebut dianggarkan Rp 2 miliar di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Aksi nyata juga ditunjukkan dengan mulai menata para PKL di lokasi, yang tidak seharusnya seperti di bahu jalan Pasar Lama dan di kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Para pedagang tersebut akan direlokasi ke Kepandean.

Wali Kota Serang, Syafrudin meninjau jembatan penyebrangan orang yang rusak di Jalan Ahmad Yani, Ciceri, Kota Serang, Senin (17/12/2018).*

Program tersebut memang direncanakan sejak lama, namun mulai dieksekusi di era kepemimpinan Syafrudin-Subadri. Saat ini Pemkot Serang melalui Dinas Perdagangan Industri Koperasi (Disperdaginkop) dan UKM telah menyiapkan lapak representatif yang dapat menampung sekitar 350 pedagang. Pada APBD 2018, Pemkot mengalokasikan Rp 200 juta untuk pembenahan kawasan tersebut.

“Kemarin kami sudah meninjau Trondol, karena di sana persoalan kemacetan tidak selesai-selesai. Kami siapkan jalan alternatif dengan membangun jalur dua arah, di mulai dari depan Perumahan Taman Mutiara Indah (TMI),” kata Wali Kota Serang Syafrudin.

Selain itu, pihaknya juga akan menempatkan petugas dan mendirikan pos jaga dan pengaturan lalu lintas.
Soal PKL yang berada di lokasi terlarang, Syafrudin tak menutup mata. Selain menata para PKL supaya tertib, ia juga ingin mengembalikan fungsi ruang terbuka.

“Stadion itu kan sarana olah raga, bukan untuk berjualan. Jadi orang-orang yang mau olah raga kadang terganggu dengan keberadaan para pedagang ini. Saya juga sudah meninjau lokasi Kepandean, di sana insya Allah bisa menampung PKL-PKL dari stadion,” ujarnya.

Program 100 hari kerja tersebut juga diselipkan kegiatan penataan jalur masuk Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang dengan melakukan bersih-bersih serta meninjau kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO). Menurutnya, hal tersebut bagian dari program 100 hari kerjanya dari sisi kebersihan.

“Bersih-bersih Puspemkot termasuk ke dalam program 100 hari kerja kami. Selama ini Puspemkot itu tidak kelihatan karena tertutup perumahan. Tahun depan supaya dianggarkan juga untuk membuat tulisan Puspemkot supaya masyarakat tau kalau di sana ada Kantor Pemkot Serang. Untuk JPO nanti akan menunggu Dishub, karena saya menginstruksikan supaya menegur pengelolanya,” tuturnya.

Ia menargetkan program kerja 100 hari tersebut selesai, bahkan diharapkan dapat selesai secepatnya. Hal tersebut dilakukan agar penataan kota tahun depan lebih baik dari sebelumnya. “Dalam 100 hari harus sudah selesai semuanya, supaya Kota Serang ini lebih baik,” katanya.

Menilik visi misinya, pasangan yang diusung PPP, PAN, Partai Hanura dan PKS tersebut bertekad mewujudkan Kota Serang sebagai kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Jargon ‘Aje Kendor’ yang melekat saat kampanye dulu bukan hanya angin lalu.

Frasa politik tersebut menjadi penyemangat dan dorongan moril seluruh masyarakat Kota Serang, terutama bagi pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Serang dalam melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan yang berkemajuan. Mulai dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur, perekonomian, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan lainnya.

Syafrudin-Subadri juga turut mengajak masyarakat untuk ikut serta membangun dan mengembangkan Ibu Kota Provinsi Banten ini lebih baik. Sebab, mereka melihat selama ini Kota Serang yang menjadi etalase ibu kota masih jauh dari harapan.

Pelantikan bersejarah

Pemkot Serang juga mendapat perhatian serius dari Pemprov Banten, terutama dalam hal penataan kota. Gubernur Banten Wahidin Halim juga memberikan pengalaman berharga bagi Syafrudin-Subadri, dengan melantiknya di lokasi bersejarah, Kawasan eks Kesultanan Banten atau Banten Lama. Pelantikan keduanya dilaksanakan di Situs Watu Gilang, yang dahulu lokasi merupakan tempat diangkatnya para sultan. Tempat tersebut dinilai sakral dan memiliki nilai spiritual tinggi.

Wahidin Halim berharap ke depannya Syafrudin-Subadri terinspirasi oleh semangat para sultan dalam membangun kawasan Banten dan siap melayani masyarakat. Wali kota baru diminta menyelesaikan problem kekumuhan yang selama ini melekat di Kota Serang.

Gubernur Banten Wahidin Halim melantik dan membacakan sumpah jabatan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang periode 2018-2023, Syafrudin dan Subadri Usuludin, di Kawasan Kesultanan Banten, Rabu (5/12/2018).*

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Serang Uhen Juheni mengatakan, program 100 hari kerja yang dicanangkan wali kota dan wakil wali kota merupakan program yang terukur. Namun, dibutuhkan koordinasi dan kerja bersama antar OPD di lingkungan Pemkot Serang.

Untuk penanganan kemacetan, kata Uhen, karena berhubungan dengan pembangunan jalan, maka OPD terkait harus segera melaksanakan proses tender. “Kalau betonisasi misalkan di periode 2019 agar ditenderkan lebih awal. Kan sudah ketahuan programnya, jadi mohon jadi perhatian serius dari wali kota dan wakil,” ucapnya.

Terkait penataan PKL, politisi PPP itu berharap sarana dan prasarana pendukung di tempat relokasi harus disiapkan. Seperti air, listrik dan akses jalannya melalui koordinasi antara Disperdaginkop dengan OPD lainnya. “Mikirnya Indag itu hanya bikin awning bikin proyek. Jadi pola pikir itu jangan cuma proyek, para pedagang itu kan sudah punya tenda, pedagang bukan cari tenda tapi cari tempat yang bagus, sarananya ada,” tuturnya.

Menurutnya, terpenting dalam menyukseskan program 100 hari kerja tersebut adalah tertata, terencana dan terpolakan.”Karena itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pada penataan kota, itu kan dampaknya banyak,” ujarnya.

Disiplin pegawai

Anggota Komisi I DPRD Kota Serang Muhamad Rus’an mengatakan, program 100 hari kerja tersebut harus diawali dengan kedisiplinan pegawai di Pemkot Serang. Tanpa itu, kata Rus’an, hal yang sudah tertata pun akan kembali menjadi semrawut.

Ia mencontohkan, pedagang di stadion akibat diberikannya ruang oleh aparat penegak Perda dalam hal ini Satpol PP. Kemudian, pedagang tersebut membayar uang sewa dan dapat fasilitas listrik, air dan lainnya. “Kasus di stadion itu awalnya dari satu dua pedagang yang dibiarkan. Terus semakin lama semakin difasilitasi. Misalkan diberikan jaringan listrik, semakin banyak kan orang kalau sudah urusan perut susah,” katanya.

Ia juga menyoroti relokasi PKL di Kepandean. Menurutnya, hal tersebut juga akan melabrak fungsi Kepandean yang saat ini berstatus terminal tipe C. “Kepandean itu sampai saat ini statusnya masih terminal. Apakah (dibenarkan) fungsi terminal itu dijadikan juga tempat PKL,” tuturnya.

Namun, politisi Gerindra itu menilai program 100 hari kerja tersebut sah-sah saja karena apa yang dicanangkan wali kota dan wakil wali kota merupakan hal mendasar yang sangat terlihat dalam perwajahan Kota Serang. “Sah-sah saja kalau punya program 100 hari. Tapi yang paling penting itu adalah kedisiplinan pegawai, semua program itu mau program apapun, kan ketegasan terkait aparatnya,” katanya.

Kepala Bidang Kerja Sama Universitas Banten Jaya (Unbaja) Toni Anwar Mahmud mengatakan, latar belakang Syafrudin yang pernah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sampah.

“Pak wali kota kan sebelumnya menjadi Kepala DLH. Harapannya Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten benar-benar bisa menata kota terutama dari persoalan sampah. Mudah-mudahan penanganan sampah ini bisa lebih tertata dari TPS hingga TPA,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengelolaan sampah bisa bernilai ekonomi yang baik. Sebab, sampah dapat dikelola menjadi benda-benda kreatif. Pengelolaan sampah yang baik diharapkan menjadikan wajah Kota Serang asri sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Jika melihat kondisi saat ini di beberapa sudut kota ada tumpukan sampah. Artinya kurang penataan dan pengelolaan sampah di Kota Serang. Kendaraan dan personel kebersihan perlu ditingkatkan. Termasuk sistem pengelolaan pun bisa kami bantu, karena kami memiliki teknik lingkungan. Kami memiliki sumber daya dan laboratorium yang bisa dikoordinasikan untuk mengelola sampah di Kota Serang,” tuturnya. (Tresna Mulyanawati/Masykur Ridho)*


Sekilas Info

KAWAL INTEGRITAS PEMILU, LIPI KELUARKAN 10 IMBAUAN

SERANG, (KB).- Pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 akan diselenggarakan pada 17 April 2019. Saat ini tahapan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *