Dualisme Pencalonan Kepala Daerah

Masudi SR.*

Oleh : Masudi SR

Sebentar lagi, kita akan menyambut tahun politik berskala lokal, Pemilihan kepala daerah (pilkada). Hampir setengah daerah di Indonesia akan memilih kepala daerah secara serentak pada September 2020. Ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Meskipun bersifat lokal, tidak berarti kondisi dan dinamika politik yang terjadi di daerah tersebut, tidak berdampak pada politik nasional. Sebaliknya, ini justru memengaruhi wajah demokrasi Indonesia yang baru saja dipoles lewat pemilu presiden dan legislatif. Proses demokratisasi tingkat lokal, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi masyarakat bangsa ini secara keseluruhan.

Perebutan posisi orang nomor satu di daerah, bukan perkara mudah dan murah. Butuh kecanggihan politik untuk bisa sampai dan duduk di singgasana eksekutif. Ia harus bertarung hebat mengalahkan lawan-lawan politik yang juga mempunyai ambisi yang sama besar. Seluruh modal politik, sosial, dan kapital dikerahkan untuk sebuah jabatan politik tertinggi tingkat daerah bergelar gubernur, bupati, atau wali kota.

Seseorang yang ingin maju menjadi calon kepala daerah, tersedia dua pintu. Pertama lewat jalur perseorangan dan kedua lewat partai politik. Kedua jalur ini memiliki aturan, syarat, dan mekanisme sendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat peraturan teknisnya mengatur berbagai hal terkait syarat calon dan pencalonan. Hanya mereka yang memenuhi syarat calon dan pencalonanlah yang akan dipersilakan masuk gelanggang.

Dualisme pencalonan

Kerasnya persaingan politik merebut kekuasaan, sudah mulai terasa saat seseorang ingin mendapatkan dukungan awal. Mereka yang maju lewat jalur independen harus bisa mengumpulkan jumlah dukungan minimal dari penduduk yang memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan pernyataan mendukung. Begitu pula yang maju melalui parpol atau gabungan parpol, mesti berusaha keras mendapatkan secarik kertas dukungan dari partai yang hendak menjadi kendaraan politiknya.

Dalam konteks pencalonan lewat parpol, Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mensyaratkan parpol yang ingin mengusung pasangan calon berupa perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah.

Hanya parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi legislatif atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon. Persyaratan dengan menggunakan perolehan paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara, hanya berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di lembaga dewan setempat.

Karena itu, persaingan untuk memperoleh dukungan dari partai yang memenuhi persyaratan menjadi ketat. Apalagi misalnya, tidak banyak parpol yang bisa mengusung sendiri pasangan calon alias harus bergabung dengan parpol lain. Situasi ini menjadi kalkulasi tersendiri bagi siapapun yang berniat untuk maju lewat kendaraan politik ini.

Problem lain yang seringkali muncul adalah adanya dukungan ganda dari satu parpol terhadap satu pasangan calon atau dua pasangan calon. Dualisme dukungan ini biasanya terjadi karena ada konflik kepengurusan dalam tubuh partai politik. Penyebab konflik internal ini disebabkan banyak faktor.

Misalnya residu dari kongres atau musyawarah pergantian kepengurusan, kebijakan yang tidak demokratis, pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Bisa juga karena perbedaan visi dan strategi politik yang tajam di antara pengurus dalam pilkada. Atau bahkan karena persoalan ketersediaan “gizi” politik dari calon yang akan diusung.

Apapun penyebabnya, dualisme dukungan pencalonan itu merugikan banyak pihak baik partai, calon, pemilih, maupun penyelenggara pemilihan. Soliditas partai terganggu, calon tersandera, pemilih tidak memperoleh sosok calon yang pasti, dan penyelenggara bekerja keras memverifikasi legalitas dan keabsahan dukungan.

Karena itu, dari sekarang sejatinya parpol harus membersihkan sisa persoalan pergantian kepengurusan pasca musyawarah atau faktor penyebab lain. Termasuk mengantisipasi munculnya friksi dan faksi di tubuh parpol yang akan melaksanakan pergantian kepengurusan menjelang pilkada tahun depan. Sembari melakukan konsolidasi seluruh jenjang kepengurusan agar solid menghadapi tahun politik yang sarat dengan goncangan-goncangan tak terduga.

Sikap KPU

Bagi penyelenggara, tidak banyak pilihan yang tersedia menyikapi dualisme pencalonan akibat konflik internal parpol tersebut. Tidak perlu menjadi juru damai menghadapi situasi semacam ini. Sebab penyelesaian dualisme itu bukan ranah KPU. Ada mekanisme dan institusi lain yang diberi kewenangan menyelesaikannya. Kewenangan, tugas dan kewajiban penyelenggara sudah dibatasi dengan tegas oleh undang-undang. Bekerja dengan profesional, berkepastiaan hukum, taat asas, berlaku adil dan setara terhadap semua peserta pemilihan, mandiri, terbuka, akuntabel, tertib, efektif, dan efisien.

Dalam hal itu ditemui adanya perselisihan kepengurusan (dengan berbagai sebab) Undang-Undang nomor 10/2016 sudah sangat rigid mengatur bagaimana penyelesaiannya. Misalnya saja, Pasal 40A ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan urut-urutan penyelesaian dan kepengurusan mana yang paling berhak mendaftarkan bakal pasangan calon. Dan bagi KPU, keberlakuan prinsip satu parpol satu pasangan calon harus dipegang teguh. Ini sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (4), UU No.10/2016, bahwa “Parpol atau gabungan parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon”.

Penting diingat, tahapan pencalonan merupakan satu di antara banyak tahapan krusial yang membutuhkan kecermatan. Potensi pelanggaran aturan baik oleh peserta maupun penyelenggara cukup besar di tahapan ini. Bahkan dibanyak tempat, penyelenggaranya harus berhadapan dengan majelis etik, karena dianggap tidak cermat, kurang menguasai regulasi sehingga tindakannya tidak berkepastian hukum, tidak netral, profesional dan alasan lain.

Karena itulah, penyelenggara harus mempersiapkan diri dan seluruh perangkat kerjanya sebelum menghadapi masa-masa genting tersebut. Jangan pernah ragu dalam mengambil sebuah keputusan ketika sudah dipastikan bahwa semuanya telah sesuai dengan regulasi. Lebih dari itu, jangan pernah ada terselip kepentingan politik baik pribadi, kelompok atau golongan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Sebab, sedikit saja ada yang terselip, itu artinya menyandera diri sendiri. Dan yakinlah tidak akan ada kemandirian, kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam mengambil keputusan atau tindakan. (Penulis, Anggota KPU Provinsi Banten 2018-2023)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here