Dua Pejabat Distan Provinsi Banten Diperiksa

Program penerapan budi daya jagung yang dilaksanakan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, diduga bermasalah. Kegiatan senilai Rp 68,7 miliar lebih yang didanai APBN 2017 tersebut, saat ini sedang diuusut Polda Banten karena terindikasi merugikan keuangan negara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, program pada Bidang Tanaman Pangan Distan Provinsi Banten ini telah dilaksanakan sejak Januari hingga Desember 2017. Targetnya, yaitu penanaman bibit dan budi daya jagung di atas lahan seluas 187.000 hektare.

Namun dalam pelaksanaannya, program ini diduga tidak sesuai dengan target yang dicanangkan dari awal. Dugaan itu membuat penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten mulai melakukan penyelidikan.

“Saat ini masih proses penyelidikan. Baru empat sampai lima orang yang kita ambil keterangan, termasuk pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Banten,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Banten, AKBP Edy Sumardi kepada Kabar Banten, kemarin.

Informasi yang diterima wartawan, sejumlah saksi di lingkungan OPD Pemprov Banten yang telah dimintai keterangan itu di antaranya Kabid Tanaman Pangan Distan Provinsi Banten S dan Kasi Serealia Bidang Tanaman Pangan Distan Provinsi Banten DF.

Selain memeriksa saksi, beberapa barang bukti seperti dokumen kontrak, berita acara serah terima barang dan dokumen pembayaran juga diamankan sebagai barang bukti. Pada Oktober 2018, Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan.

Edy menambahkan, saat ini Polda Banten masih menunggu proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal adanya indikasi yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Audit tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui kerugian atas program budi daya jagung itu.

“Untuk proses selanjutnya, kita masih menunggu audit dari BPK. Baru kami tahu arahnya akan kemana. Kan yang ngitung mereka (BPK), kita belum bisa mengira-ngira karena masih diaudit. Di sana nanti akan terlihat secara rinci apa saja permasalahannya,” ucapnya.

Dukung polda

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyerahkan perkara program penerapan budi daya jagung yang dilaksanakan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten kepada aparat penegak hukum. Andika juga mendukung langkah Polda Banten untuk mengusut secara tuntas proyek senilai Rp 68,7 miliar yang diduga merugikan negara tersebut.

“Kalau saya, dalam kapasitas ini sudah menurunkan tim satgas untuk membantu kinerja Inspektorat untuk memeriksa kegiatan yang bermasalah di lapangan. Tim satgas investigasi sedang melakukan tugasnya untuk mengecek apa yang sedang terjadi, termasuk permasalahan jagung ini,” tutur Andika saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Andika mengatakan, Pemprov Banten juga ingin mengetahui secara rinci bagaimana dugaan perkara ini terjadi. Sebab dalam laporan opini BPK, pemprov tidak mendapatkan catatan apapun perihal program budi daya jagung tersebut.

“Pemprov tentu ingin mengetahui secara internal apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya, kemarin kan enggak ada masalah dalam opini BPK. Makanya, kita pengen lihat dulu seperti apa kondisinya. Kalau memang terindikasi ada masalah hukum dan merugikan negara, maka aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya,” ujar Andika. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here