Dua Kecamatan di Cilegon tak Ada SMP, Lulusan SD Terancam tak Bisa Lanjutkan Sekolah

CILEGON, (KB).- Para lulusan Sekolah Dasar (SD) yang berdomisili di Kecamatan Purwakarta dan Citangkil dirugikan pola zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Sebab, mereka terancam tak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada satupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya.

Kondisi itu menjadi perhatian anggota DPRD Kota Cilegon, yang mendadak memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cilegon Muhtar Gozali, Kamis (20/6/2019). Sebab, para anggota dewan mendapat keluhan yang sama perihal PPDB dari masing-masing konstituen.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, pemanggilan Kepala Disdik memang bersifat mendadak. “Kami memang mendapatkan keluhan-keluhan tentang PPDB. Namun kami nilai, kondisi di Purwakarta dan Citangkil paling parah. Anak-anak lulusan SD di dua kecamatan itu terancam tidak akan diterima di SMP mana pun. Karena mendesak, kami langsung meminta Pak Muhtar untuk datang,” ujarnya.

Menurut Ghoffar, sisi negatif PPDB online cukup signifikan di dua kecamatan tersebut. Ia mengatakan, tidak ada SMP di dua kecamatan menandakan jika Pemkot Cilegon belum siap menjalankan sistem tersebut.

“Salah satu syaratnya kan memprint google map, sebagai keterangan jarak antara rumah kediaman ke sekolah. Jelas ketika anak dari Purwakarta dan Citangkil memprint itu, akan terlihat jika rumah mereka jauh sekali dari sekolah. Mereka akan kalah saing dengan anak-anak yang lebih dekat,” ucapnya.

Senada dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Syarief Ridwan. Ia mengatakan, kondisi ini harus menjadi perhatian dari Pemkot Cilegon. “Melihat situasi saat ini, pembangunan gedung SMPN di Kecamatan Purwakarta dan Citangkil harus menjadi prioritas di 2020 nanti. Jangan sampai pada PPDB online 2020, kasus seperti ini terulang kembali,” tuturnya.

Risalah pertemuan saat itu, lanjut Syarief, akan disampaikan ke Pemkot Cilegon guna ditindaklanjuti. “Pada risalah pertemuan, ada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya pembangunan gedung sekolah, jangka pendeknya menambah rombel (rombongan belajar) di SMPN terdekat dari dua kecamatan tersebut,” katanya.

Terkait hal itu, Kepala Disdik Kota Cilegon Muhtar Gozali mengatakan, menambah rombel diperbolehkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya Permendikbud No. 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru.

“Itu memang diperbolehkan, dengan catatan tidak melebihi SK menteri. Isi SK-nya kan maksimal 11 rombel, itu pun ada kelasnya. Kalau di Cilegon itu kan rata-rata per sekolah 9 rombel, jadi masih bisa di tambah,” katanya.

Wagub terima keluhan

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menerima keluhan masyarakat terkait Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) online saat berkunjung ke SMK/SMK Negeri di Tangerang Selatan dan Kota Serang. Keluhan ini datang dari orangtua siswa yang khawatir tidak bisa memasukkan putranya ke sekolah impian akibat adanya sistem zonasi.

“Ada yang mengeluhkan Pak Wagub bagaimana anak saya ini sudah belajar, sudah ingin masuk SMA tertentu dengan mendapatkan nilai 39. Tetapi pesimistis karena tempatnya (rumahnya) 7 kilometer dari sekolah,” katanya di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (20/6/2019).

Dia mengatakan, keluhan tersebut akan ditampung dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan PPDP yang akan datang. “(Keluhan) nanti kita ajukan dan sarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat perlu memahami perubahan PPDB online yang tahun ini menggunakan sistem zonasi. “Jadikan ini memang salah satu target dari pemerintah pusat untuk menyamaratakan seluruh SMA/SMK negeri yang ada di setiap daerah. Tidak ada lagi SMA yang over capacity pendaftarnya, sedangkan di SMA/SMA lain misalnya sepi pendaftar,” ucapnya.

PPDB dengan sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat menyamaratakan kualitas pendidikan seluruh sekolah. Sedangkan kekurangannya masih banyak masyarakat yang berkeinginan masuk sekolah impian dan pesimistis diterima akibat terbentur sistem zonasi.

“Dengan nilai yang sudah bekerja keras, mereka sudah belajar siang malam, tapi dengan adanya sistem zonasi pesimistis mereka dapat diterima di sekolah-sekolah itu,” tuturnya.

Secara umumnya, ia menilai, pelaksanaan PPDB di Banten sudah mengalami perbaikan dibanding tahun lalu. Tahun ini masyarakat sudah lebih mudah mengakses dan menginput data administrasi website PPDB.

“Walaupun pasti antrean itu ada tidak bisa dipungkiri. Karena kan yang daftar di setiap sekolah itu bukan satu atau sepuluh orang, tapi ratusan sampai ribuan orang. Jadi konteks itu kami lihat dari kualitas pelayanan lebih baik dan juga membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Gandeng KPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar mengatakan, pemprov sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memantau pelaksanaan PPDB di Banten.

“Pertama kita ingin memastikan PPDB itu berjalan dengan benar dan baik, semua peraturan akan kita ikuti. Jika ada ruang kita akan kirimkan surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sampai kita menghadirkan KPK di sini. Jadi kita serius sekali dalam PPDB ini, karena semua ini pada dasarnya menjalankan aturan, dan ruang-ruang yang memungkinkan adanya penyalahgunaan itu yang akan kita awasi,” katanya.

Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan laporan yang bersifat krusial dalam pelaksanaan PPDB 2019 di Provinsi Banten. Sementara, terkait terjadinya antrean di beberapa sekolah, Sekda menilai hal demikian wajar terjadi karena banyaknya masyarakat ingin segera mendapatkan layanan. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here