DPUPR Kabupaten Serang Ajukan Perda Irigasi

SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang berencana mengajukan pembuatan peraturan daerah (perda) tentang irigasi. Hal tersebut untuk mendukung, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendapatkan bantuan untuk irigasi dari dana alokasi khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Kepala DPUPR Kabupaten Serang Hatib Nawawi mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengusulkan perda irigasi. Dalam perda tersebut, mengatur terkait kewenangan pihaknya dalam menangani irigasi. Penyusunan perda tersebut, ditargetkan selesai pada September 2019.

“Jadi itu dipertanyakan oleh pusat, perdanya mana? Makanya, kami usulkan perda irigasi, kami khawatir kalau gak ada perdanya nanti gak dikasih bantuan oleh pusat untuk bidang irigasi, terus membebani APBD,” katanya kepada wartawan di ruang kerja, Rabu (13/2/2019).

Ia mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan 281 daerah irigasi kewenangan Kabupaten Serang ke Pemerintah Pusat, agar mendapat bantuan DAK. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 51 daerah irigasi yang setujui. “Kalau gak diusulkan takutnya nanti kami tidak mendapat anggaran bantuan dari pusat yang namanya DAK untuk bidang irigasi,” ujarnya.

Ia menuturkan, saat ini sekitar 97 persen kondisi irigasi di wilayahnya dalam kondisi baik. Sementara, untuk daerah irigasi yang belum terawat, ucap dia, saat ini ada sekitar 10 sampai 11 daerah irigasi yang belum terawat. Masih adanya irigasi yang belum terawat, karena anggaran untuk perawatan irigasi dari APBD Kabupaten Serang tidak lebih dari Rp 2 miliar atau Rp 3 miliar dan bantuan dari pusat Rp 4 miliar.

“Kemarin dapat Rp 7 miliar (dari pusat) kalau sekarang kecil ada penurunan. Tapi, belum terawat ini bukan berarti rusak, karena masih dapat mengaliri,” tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, kondisi semua irigasi di wilayahnya saat ini sudah merata, sedangkan beberapa yang belum baik tersebut, ada juga yang buatan masyarakat atau irigasi tersier yang masuk ke sawah.

“Seperti awalnya satu irigasi, tapi karena butuh air jadi dua irigasi. Kalau untuk DI (daerah irigasi) itu yang 281 sudah baik 97 persen,” katanya.

Sementara, Kabid Sumber Daya Air (SDA) pada DPUPR Kabupaten Serang Mochamad Ronny Natadipraja menuturkan, irigasi yang menjadi kewenangan pihaknya, adalah yang mengairi di bawah 1.000 hektare. Namun, selama ini ketika ada irigasi jebol, masyarakat justru tidak paham terkait kewenangan tersebut.

“Intinya irigasi kami dalam kondisi bagus 97 persen dan itu terpusat di wilayah Padarincang, Baros, dan Ciomas. Tapi, kami terus menyusur irigasi masyarakat atau desa yang dibuat oleh masyarakat yang tidak mengalir untuk kami kelola,” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here