DPRD Kota Serang Usulkan Putus Kontrak Pengelola Pasar Induk Rau

Bangunan Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang.*

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memutus kontrak dengan pengelola Pasar Induk Rau (PIR). Sebab, dewan menilai perusahaan pengelola pasar terbesar di Kota Serang itu telah melakukan “wanprestasi”.

Ketua DPRD sementara Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, penilaian itu atas dasar adanya tiga kali temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelola PIR yang saat ini dipegang oleh PT Pesona Banten Persada. Sehingga, tidak ada alasan Pemkot untuk mempertahankan kontrak pengelolaan PIR.

“Kan sudah jelas bukan saya tapi BPK yang ngomong. Tiap tahun temuan sudah wanprestasi kalau berani putus, putus saja,” kata Budi di DPRD Kota Serang, Senin (16/9/2019).

Menurut dia, temuan BPK keluar ketika adanya ketidaksesuaian antara isi MoU (Memorandum of Understanding) dengan fakta yang terjadi. Dalam hal ini pihak ketiga tidak melaksanakan sesuai isi MoU yang disepakati dengan Pemkot. “Kalau bertahun-tahun orang salah terus berarti tidak punya kemampuan mengelolanya,” ujarnya.

Ia menuturkan, akibat pengelolaan yang kurang baik berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Sehingga, ia menunggu sikap tegas Pemkot terhadap pengelola PIR. “Itu sudah jelas kita mencoba dari pendapatan lainnya salah satunya retribusi parkir yang harus diubah, terutama Pasar Rau,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin sudah mengetahui adanya usulan dari unsur pimpinan dan beberapa fraksi DPRD Kota Serang untuk memutus kontrak pengelolaan PIR.

“Hanya memang dalam rangka pemutusan ini butuh proses, karena kan Rau (kontrak dengan pengelola) itu sudah diperpanjang. Jadi sementara ini dalam rangka penertiban, penataan kemudian ke depan kita audit lagi Pasar Rau. Kalau memang ada kelemahan-kelemahan dimungkinkan sih untuk diperbaiki dan diputus, atau diperpanjang dengan syarat,” katanya.

Menurut dia, perpanjangan dengan syarat bisa dilakukan dengan mengubah isi MoU dan mengganti dengan MoU yang baru. Tetapi, jika kemudian diputus, maka untuk sementara akan dikelola Pemkot sambil menunggu pihak ketiga lainnya.

“Kalau diputus, sementara dikelola sendiri kemudian dipihak ketiga kan setelah kami ambil dahulu. Ada rencana (BUMD),” katanya.

Terpisah, Asisten Daerah II Kota Serang Djoko Sutrisno membenarkan jika pengelolaan PIR oleh PT Pesona Banten Persada sudah diperpanjang pada tahun 2014 dengan durasi hingga tahun 2023 mendatang. Namun, kata dia, dalam evaluasi Pemkot bisa saja bisa memutus kontrak jika ditemukan adanya wanprestasi. (Masykur/HY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here