DPRD Kota Serang Upayakan Ada Pendampingan Dana Kelurahan

SERANG, (KB).- DPRD Kota Serang akan mengupayakan ada pendampingan dana kelurahan yang akan digelontorkan pada 2019. Rencananya, anggaran pendampingan dana kelurahan tersebut akan dibahas pada RAPBD 2019.

Ketua DPRD Kota Serang, Namin mengatakan, anggaran pendampingan semestinya digelontorkan oleh Pemprov Banten. Hal itu untuk memperkuat pencapaian dana kelurahan yaitu sebagai pemerataan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik.

“Mestinya memang diadakan semacam anggaran pendampingan untuk dana kelurahan tersebut. Nanti akan coba kita bahas dalam RAPBD 2019. Provinsi dapat dengan cara memberikan bantuan provinsi,” kata Namin kepada wartawan, Jumat (2/11/2018).

Menurut Namin, selama ini dirinya telah melihat langsung bagaimana masifnya pembangunan di desa sejak adanya dana desa. Oleh karena itu, dana kelurahan dinilai sebagai kebijakan yang harus disambut dengan baik, karena akan memberikan efek positif secara langsung bagi masyarakat.

“Masyarakat dapat melihat langsung bagaimana pembangunan, misalnya dengan ada infrastruktur yang baik. Kami lihat saat ini, khususnya di Kota Serang ada ketimpangan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, antara kelurahan yang berbatasan dengan desa di Kecamatan Petir. Jalan di desa tersebut sudah dibeton dan bagus, sedangkan kelurahan masih menggunakan hotmix yang masa pakainya hanya 6 bulan. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi kecemburuan sosial.

Meskipun begitu, kata dia, terkait pengelolaan anggaran dana kelurahan diharapkan agar pemerintah tetap menaati UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Yang sempat menjadi pembahasan adalah terkait pengelolaan keuangannya. Kami harus melihat UU Pemerintah Daerah pada pasal 230 ayat 2 di mana pengelolaan keuangan kelurahan dilakukan oleh kecamatan,” ujar Namin.

Dengan aturan tersebut, dia mengatakan, dana kelurahan tidak dapat langsung masuk dan dikelola oleh kelurahan. Akan tetapi, tetap dikelola oleh kecamatan. “Jadi kalau mau langsung ke kelurahan, harus diubah terlebih dahulu regulasinya,” ucapnya.

Wali Kota Serang terpilih, Syafrudin mengatakan, dana kelurahan harus langsung dikelola kelurahan. Hal itu dimaksudkan agar dapat memotong birokrasi, sehingga tujuan dari dana kelurahan dapat lebih cepat tercapai.

“Saya rasa lebih tepat langsung dikelola kelurahan. Mereka akan dapat membuat perencanaan yang tepat. Selain itu, untuk SDM di Kelurahan Kota Serang sendiri saya rasa sudah mumpuni,” tuturnya.

Dia menuturkan, untuk memastikan dana kelurahan tersebut dapat berjalan dengan baik harus ada transparansi dari pihak kelurahan dan juga partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana kelurahan. “Jadi nanti RT dan RW harus mengawasi, agar dana kelurahan benar-benar efektif digunakan,” ujarnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here