Sabtu, 20 Oktober 2018

DPRD Kota Cilegon Soroti Data Dokumen KUA PPAS

CILEGON, (KB).- Rapat gabungan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 dan KUA-PPAS APBD 2019 antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, menyisakan masalah.

Dewan mendapati adanya persoalan dalam penyajian dokumen KUA- PPAS, di mana sejumlah data yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon sulit untuk diyakini kebenarannya. Salah satu penyajian data yang menjadi sorotan dewan terkait angka kemiskinan Kota Cilegon.

Di mana pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 dituliskan jika angka kemiskinan di Kota Cilegon sebesar 11.000 jiwa, namun pada KUA-PPAS APBD-P 2018 dan KUA-PPAS APBD 2019 disebutkan angka kemiskinan Kota Cilegon sebanyak 14.000 jiwa.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh menyayangkan adanya data tersebut. Ia menuturkan, jika data yang disajikan TAPD cukup membingungkan. “Kami butuh kepastian dari TAPD Pemkot Cilegon, terhadap data-data yang disajikan dalam KUA-PPAS.

Khususnya tentang angka kemiskinan, apakah betul dalam kurun satu tahun ini angka kemiskinan di Kota Cilegon naik. Kok pada LKPj 2017 angka kemiskinan 11.000 jiwa, tapi di KUA PPAS APBD-P 2018 dan KUA PPAS 2019 sebanyak 14.000 jiwa,” katanya.

Menurut dia, dokumen KUA PPAS merupakan kerangka acuan untuk penyusunan APBD. Data-data tersebut merupakan acuan dewan dalam menilai kinerja eksekutif dalam mengelola manajemen pemerintahan. “Itu kan dokumen acuan untuk menyusun APBD, juga acuan kami dalam menilai kinerja eksekutif, apakah berhasil atau tidak dalam menjalankan program-program strategis. Kalau penyajiannya asal-asalan, bagaimana nanti hasil penyusunan APBD-nya,” ujarnya.

Secara normatif, ucap dia, peningkatan angka kemiskinan yang tertuang dalam KUA-PPAS APBD-P 2018 dan KUA-PPAS APBD 2019, tidak dapat diyakini keakuratannya. Mengingat saat ini telah ada kebijakan ekonomi makro yang membuka kesempatan pengusaha asing maupun lokal untuk menanamkan modal usaha di Cilegon.

“Kebijakan ekonomi makronya kan membuka keran investasi seluas-luasnya. Bahkan, tercantum pada KUA-PPAS jika PMA (penanaman modal asing) mencapai Rp 279 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri). Jika memang benar, masa iya angka kemiskinan meningkat drastis. Seolah-olah kebijakan ekonomi makro tersebut, malah merugikan masyarakat,” ucapnya.

Melihat

Politisi Partai Demokrat tersebut juga melihat penyusunan kedua dokumen KUA PPAS tersebut, hampir mirip dengan KUA-PPAS 2017. Ia menyarankan, agar TAPD Pemkot Cilegon untuk lebih teliti dalam menyusun dokumen tersebut. “Kalau ditanya mirip atau tidak, saya lihat memang mirip. Makanya, saya imbau, agar penyusunan KUA- PPAS, agar lebih teliti lagi,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyyun menuturkan, pihaknya telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD P 2018 di Jakarta selama tiga hari terakhir. Hasilnya, APBD-P 2018 disepakati sementara di angka Rp 1,975 triliun.

Sektor anggaran belanja untuk APBD-P 2018 terkoreksi di Rp 6,85 miliar, sementara sektor pendapatan di angka Rp 1,88 triliun. Ia menuturkan, dalam rapat tersebut, pihaknya menekankan, agar kinerja eksekutif tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Pihaknya juga mengingatkan, agar target pendapatan yang disusun oleh Pemkot Cilegon harus mencapai target RPJMD. Kemudian, alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. (AH)*


Sekilas Info

Usung Ratu Ati Marliati Calon Wakil Wali Kota, Golkar Cilegon Minta Restu DPP

CILEGON, (KB).- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Cilegon memohon restu DPD I Partai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *