Kamis, 18 Oktober 2018

DPRD Kota Cilegon Minta Tunda Penghapusan 10 UPTD Pemkot Cilegon

CILEGON, (KB).- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menunda penghapusan 10 Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemkot Cilegon. Selain karena UPTD tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat, adanya 44 aparatur sipil negara (ASN) yang terancam nonjob serta 800 staf kehilangan pekerjaan, dinilai tidak berperikemanusiaan.

Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Endang Effendi mendesak Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Cilegon segera konsultasi terkait adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Mengingat Permendagri tersebut, telah berdampak negatif pada unsur birokrasi di Lingkungan Pemkot Cilegon. “Saran kami kepada BKPP Kota Cilegon, agar segera lakukan konsultasi terkait aturan baru ini, jangan ditelan mentah-mentah,” katanya. Apalagi, tutur politisi Partai Golkar tersebut, hal tersebut menyangkut hajat orang banyak, baik masyarakat, para pejabat UPT, juga para stafnya yang terkena dampak hingga 800 orang,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kota Cilegon, Senin (27/8/2018).

Baca Juga: 10 UPTD Pemkot Cilegon Terancam Dihapus

Menurut dia, penghapusan UPTD perlu terlebih dahulu dikaji ulang. Adanya pejabat dan staf yang terkena dampak dari penghapusan UPTD dinilai sebuah langkah yang tidak bijaksana. “Jika main eksekusi saja, ini tidak manusiawi. Apalagi, katanya aturan Permendagri ini tidak dibermuatan sanksi. Jika tidak ada sanksi, lebih baik jangan digubris,” ucapnya.

Terlebih, tutur dia, UPTD-UPTD yang dihapus bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Baik 8 UPTD Dinas Pendidikan, UPTD Paru Dinas Kesehatan, serta UPTD Radio selama ini cukup bagus dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. “Kecuali UPTD-UPTD ini mandul, tidak ada kerjanya, baru dihilangkan. Ini kan tidak, pelayanan mereka sangat dirasakan oleh masyarakat. Jangan serta merta dihilangkan begitu saja, meskipun pusat meminta seperti itu,” katanya.

Terkait hal tersebut, Kepala BKPP Kota Cilegon, Mahmudin menuturkan, penghapusan 10 UPTD berdampak besar terhadap instansinya. Sebab, eksekusi UPTD-UPTD tersebut membuat pihaknya seolah-olah tidak manusiawi. “Kami sepertinya harus siap dicaci maki para ASN dan staf itu, jika memang kebijakan tersebut harus dieksekusi. Tapi, untuk selanjutnya, silakan tanya ke Bagian Organisasi,” ucapnya. (AH)*


Sekilas Info

Cilegon Tatap Kota Layak Anak Madya

Pemerintah Kota Cilegon berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama. Meski demikian, daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *