DPRD Kabupaten Serang Usulkan Raperda P4GN

SERANG, (KB).- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mengusulkan pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat mengingat saat ini peredaran narkotika di Kabupaten Serang mulai mengkhawatirkan.

Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Serang Adhadi Romli mengatakan, raperda tersebut diusulkan oleh Komisi I. Alasan pengusulan, karena melihat perkembangan di lapangan, bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Serang cukup lumayan mengkhawatirkan.

Meski menurut Kesbangpol sifatnya seperti transit, tetapi ada juga mungkin warga yang terpapar yang pulang dari Jakarta atau daerah lain, mereka di sana mengenal dan mengonsumsi narkoba bisa saja bengitu pulang ke sini masuk jaringan tertentu yang tidak diketahui.

“Oleh karena itu, Komisi I memprakarsai pembentukan raperda ini dijadikan perda nantinya, agar bisa melindungi masyarakat dari peredaran narkoba termasuk penggunaan narkoba di masyarakat,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui seusai rapat Bapemperda di gedung paripurna, Kamis (4/6/2020).

Ia menuturkan, meski saat ini sudah ada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) selaku badan yang menangani permasalahan narkotika, namun BNK sifatnya vertikal. Ada Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan BNK, sedangkan pemkab sejauh ini belum punya payung hukum yang sifatnya mengatur langsung untuk jadi payung hukum penindakan narkotika.

“Kalau kami pemda secara formal produk hukum muncul dari DPRD jadi di dalamnya kami kerja sama dengan BNK, karena mereka yang khusus membidangi pencegahan narkoba,” ujarnya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui, bahwa peredaran narkotika sudah tersebar di sembilan kecamatan, di antaranya Pabuaran, Baros, Padarincang, Ciomas, Anyer, Cinangka, Mancak, dan Kramatwatu.

“Data itu disampaikan oleh pembuat naskah akademik. Untuk (daerah) lainnya kami belum tahu. Jadi, kami berinisiatif, agar meminta data lebih lengkap lagi, supaya bisa diketahui sejauh mana peredaran narkoba di Kabupaten Serang. Apakah hanya itu saja apakah ada tambahan lain yang belum masuk data,” ucapnya.

Ia menuturkan, jika melihat peredarannya saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dia berharap, hal tersebut tidak terus terjadi di masa depan.

“Kalau terus terjadi peredaran nanti generasi muda berpikir oh di sini lahan hijau untuk peredaran narkoba nanti orang luar masuk sini, jadi bukan peredaran saja, tapi pengguna juga banyak nantinya,” tuturnya.

Raperda tersebut ditargetkan selesai pada masa sidang ketiga atau paling lambat hingga Agustus 2020.

“Jadi selesai masa sidang bisa tuntas. Selanjutnya ada paripurna, naskah akademik dibahas Bapemperda secara komprehensif, kemudian secara harmonisasi, kemudian semua draft raperda diserahkan ke pimpinan yang akan dibahas di persidangan,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Aep Saepulloh mengatakan, saat ini penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan sebagian anak sekolah. Khususnya narkotika jenis ganja dan lainnya. Oleh karena itu, melalui perda tersebut, nantinya akan dibentuk semacam satgas.

Satgas yang terdiri atas Kesbangpol salah satunya ini bertugas untuk memberikan pemahaman melalui semacam pembinaan baik ke sekolah, dinas, masyarakat hingga desa untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.

“Salah satu tugas teman-teman pencegahannya semacam penyuluhan tentu didampingi BNK atau BNP. Harapannya begitu penekanan,” katanya.

Disinggung apakah akan ada semacam tes massal atau gerakan serupa lainnya, dia menuturkan, dalam draft raperda tersebut belum disebutkan.

“Hanya penyuluhan ke anak sekolah, dinas, masyarakat, dan desa program ke depannya kalau kami baca di draft raperda,” ujarnya.

Pembuat naskah akademik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Lia Riesta Dewi mengatakan, berdasarkan data yang dikumpulkannya di Kabupaten Serang ada 20 desa di 9 kecamatan yang sudah terpapar peredaran narkotika. Oleh karena itu, dengan dasar alasan tersebut, keberadaan raperda tersebut, sangat mendesak untuk dibentuk.

“Karena didasarkan dua lokasi ini (desa dan kecamatan) jadi urgensi untuk dibentuk raperda ini,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here