DPRD Banten Setujui Raperda Perubahan RPJMD 2017-2022

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Banten secara resmi menyetujui rancangan Perda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2017-2022 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Banten di Gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Kamis (1/8/2019).

Dengan disetujuinya Perda Revisi RPJMD tersebut, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, rencana pendirian BUMD atau badan usaha milik daerah agroindustri yang dirancang Pemprov Banten on progress.

“Salah satunya itu (BUMD agro industri). Dengan disahkannya perda ini, terkait BUMD kami segera running dengan persiapan-persiapan pendiriannya, mulai dari permodalan, organisasi hingga ke infrastrukturnya,” katanya seusai menghadiri rapat paripurna tersebut.

Sebelumnya, saat membacakan pidato Gubernur Banten dalam rapat paripurna tersebut, dia menuturkan, rencana pendirian BUMD agroindustri sebagai komitmen Pemprov Banten dan DPRD Banten untuk menyejahterakan petani dan masyarakat yang selama ini terkendala.

Kendala dimaksud, yaitu berupa belum tercantumnya rencana tersebut dalam isu strategis, arah kebijakan, dan proyeksi rencana pembiayaan dalam dokumen RPJMD. “Sebagaimana dipersyaratkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” ujarnya.

Dengan disahkannya perda tersebut, ucap dia, juga membuka kemungkinan untuk mendirikan BUMD strategis lain, seperti air bersih, properti, dan karya. “Bahkan, dimungkinkan untuk menjadikan Bank Banten sebagai BUMD mandiri langsung di bawah pemerintah provinsi,” ucapnya.

Lebih jauh, tutur dia, dalam perubahan RPJMD tersebut, juga mengakomodasi kemungkinan kebijakan pendanaan pembangunan yang tidak semata bersumber dari APBD ataupun APBN, tetapi bersumber dari corporate social responsibility (CSR) dan kerja sama pemerintahan dan badan usaha.

Perubahan RPJMD ini, juga semakin menguatkan tekad pemprov untuk merevitalisasi kawasan Banten Lama sebagai episentrum pengembangan budaya Islam di Indonesia, sebagai situs yang bisa dibanggakan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Muflihah yang sebelumnya memimpin rapat paripurna tersebut menuturkan, proses selanjutnya setelah DPRD menyetujui perda perubahan RPJMD Banten tersebut, adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah.

“Yang jelas substansi yang melatarbelakangi perubahan RPJMD ini telah kami sepakati bersama, seperti penambahan isu strategis baru mengenai bencana yang diikuti dengan penguatan pada arah kebijakan, strategi, dan program,” kata politisi PPP tersebut. (HY/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here