DPRD Banten Minta Pemprov Berikan Rasa Aman Pada Masyarakat

SERANG, (KB).- DPRD Provinsi Banten meminta Pemprov Banten memberikan rasa aman kepada Masyarakat Banten di tengah kondisi daerah yang tak normal akibat merebaknya virus corona (covid-19). Pemprov juga harus melakukan penanganan Covid-19 secara optimal dan terukur.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, DPRD Provinsi Banten mengapresiasi Gubernur Banten yang telah menebitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Covid-19 di wilayah Provinsi Banten. Pemprov juga telah meminta masyarakat mengurangi aktivias di luar rumah terhitung tanggal 16 hingga 30 Maret 2020. Termasuk kebijakan meliburkan pendidikan menengah yang berada di bawah kewenangan provinsi.

Sekretaris DPD Gerindra Banten ini menjelaskan, DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pembentukan perda provinsi, anggaran dan pengawasan telah memberikan persetujuan jumlah anggaran belanja tak terduga (BTT) pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 45 miliar.

“Anggaran BTT tersebut sudah dikeluarkan pada saat terjadi bencana alam banjir di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Menghadapi KLB Corona (Covid-19) Gubernur Banten telah mencairkan dana BTT sebesar Rp. 10,065 miliar,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Pasca penetapan KLB, DPRD mendesak gubernur dapat menindaklanjutinya dengan melakukan berbagai aspek protokol penanganan sebagaimana arahan pemerintah pusat. Pertama, protokol penanganan kesehatan. Kedua, protokol komunikasi publik. Ketiga, protokol transportasi dan area publik. Keempat, protokol area institusi pendidikan. Kelima, protokol pintu masuk wilayah Indonesia.

Dari kelima protokol penanganan Covid-19 itu, DPRD mengapresiasi beberapa protokol yang sudah dilakukan pemprov. Pertama, protokol komunikasi publik dengan telah tersedianya website infocorona.bantenprov.go.id. Sehingga masyarakat Banten dapat mengakses sebaran pandemi covid-19 di seluruh kabupaten/kota dan kecamatan.

“Namun, perlu juga pemprov untuk selalu memutakhirkan data dengan cara yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemprov juga harus selalu memberikan informasi yang valid kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui daerah mana saja yang harus dihindari, supaya tidak terpapar oleh Covid-19,” katanya.

Kedua, protokol penanganan kesehatan. Pemprov Banten telah mempersiapkan lima rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien positif Covid-19. “Perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang baik tenaga medis, maupun perlengkapan medis,” katanya.

Langkah tak kalah penting yang perlu dilakukan Pemprov Banten saat ini, kata dia, yaitu menyiapkan ruang isolasi bagi penanganan pasien Covid-19.

“Jika dalam perkembangan pandemi ini lebih buruk maka RSUD akan dijadikan sentral penanganan Covid-19 dengan kekuatan 250 kamar yang tersebut di 5 rumah sakit untuk persiapan isolasi,” katanya.

Ia meminta, gubernur memberikan rasa aman kepada masyarakat Banten pada kondisi yang tidak normal saat ini.

“Pemerintah daerah harus secara totalitas untuk melakukan penanganan kesehatan covid-19 ini secara komprehensif, terukur dan valid. Jangka waktu KLB yang telah ditetapkan 14 hari, perlu juga mempertimbangkan perkembangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten,” ujarnya.

Ia mengajak, masyarakat percaya kepada Gubernur beserta jajarannya dapat menjalankan status KLB dengan baik. Sehingga masyarakat tetap tenang dan merasa aman.

“DPRD juga mengimbau kepada OPD terkait untuk dapat memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat Banten tercukupi selama status KLB,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here