Rabu, 22 Agustus 2018

DPRD Banten Kecewa Program Germas, Dinkes Diminta Transparan

SERANG, (KB).- Komisi V DPRD Banten meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang menjadi mitra kerjanya, transparan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan, salah satunya program Gerakan Masyarakat hidup Sehat (Germas).

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan Dinkes Banten harus transparan dengan program gerakan masyarakat hidup sehat (germas) meski sudah berjalan. Sebab, dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada gejala putus program.

Politisi Golkar tersebut menanyakan terkait Germas karena selama ini tak mengetahui adanya program tersebut. Fitron mengaku selama ini tidak ada koordinasi yang dilakukan Dinkes dengan DPRD, sehingga para wakil rakyat itu tak bisa menjawab ketika ditanya masyarakat terkait hal tersebut saat DPRD menggelar reses.

“Provinsi punya tugas evaluasi kabupaten/kota, saya sulit berkomentar karena mereka enggak bisa jawab. Indikatornya apa? Ternyata belum ada juga juklak dan juknisnya, harusnya punya indikator. Tadi juga aneh, kita tanya anggaran enggak dijawab,” kata Fitron seusai berkunjung ke Dinas Kesehatan Banten dalam upaya evaluasi dan pengawasan, Rabu (22/11/2017).

Pihaknya mengaku kecewa dengan sikap yang dtitunjukan Dinkes. Sebab program bagus seperti Germas seharusnya bisa dikoordinasikan dengan semua pemangku kebijakan termasuk DPRD. Selain itu, kata dia, pihaknya juga khawatir karena ada kecenderungan terjadi gejala putus program ketika APBN yang tadinya difokuskan pada Program Germas dialihkan, sedangkan APBD Banten tidak mengcovernya.

“Saya nggak yakin DPRD kabupaten/kota dilibatkan dan saya merasakan. Kita ingin menyadarkan masyarakat hidup sehat tapi pemanggu kebijakan sendiri enggak paham karena program itu tidak bersentuhan langsung dengan kita. Yang kami khawatirkan ketika APBN fokus ke yang lain, ini akan terjadi gejala putus program. Ketika itu terjadi maka program yang dirintis akan menjadi berhenti saja,” kata Fitron.

Anggota Komisi V DPRD Banten Ishak Sidik mengatakan, koordinasi program Germas juga perlu dilakukan karena itu akan melibatkan banyak pemangku kepentingan. ”Misalkan Dinas Kesehatan tentang (program) makan sayur tiap hari, kan Dinas Pertanian harus menyediakan sayuran yang sehat yang organik. Kami mengevaluasi program ini, kelengkapan regulasinya saja,”kata Ishak.

Kepala Dinkes Banten Sigit Wardojo mengakui, jika pihaknya kurang berkoodinasi dengan DPRD Banten. Ia berharap program tersebut kedepannya bisa berkesinambungan karena penting bagi masyarakat. “Memang kayanya kita kurang menginformasikan kegiatan-kegiatan APBN ini . Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita koordinasi dengan Komisi V,” katanya.

Ke depan juga pihaknya akan berupaya agar program yang sudah dijalankan bisa berkesinambungan. Untuk itu pihaknya pada 2018 akan menganggarkan serta menentukan beberapa kegiatan seperti itu banyak lokusnya dan indikator indikator serta evaluasi dan pelaporan juga tetap dijalankan. (RI/Ant)***


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *