DPRD Banten Janji Bantu Pembangunan Puspemkab Serang

Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024.*

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten berjanji akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar memberikan bantuan baik berupa kebutuhan fisik maupun anggaran untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait Kecamatan Kragilan. Hal tersebut agar puspemkab segera terealisasi.

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan sejumlah jajaran Pemkab Serang untuk membantu pembangunan Puspemkab.

“Demi percepatan pembangunan, kita akan memfasilitasi pembangunan Puspemkab,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Anyer, Ahad (16/2/2020).

Fahmi mengatakan, bantuan itu bisa saja berupa anggaran atau bantuan fisik. Artinya, Pemprov akan langsung membangun gedung di lahan yang sudah disediakan oleh Pemkab Serang.

“Kita akan lakukan secara bertahap, kalau Pemkab bisa bangun satu gedung, nanti Pemprov bisa dua atau tiga gedung,” katanya.

Politisi Golkar tersebut bahkan berjanji akan menyesuaikan antara Detail Engineering Design (DED) yang ada di Pemkab Serang dengan yang akan dibuat oleh Pemprov Banten.

“Nanti kita akan koordinasi dengan Pemkab Serang dan DPRD Kabupaten Serang, insya Allah akhir bulan ini,” tuturnya.

Sementara, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, untuk proyek pembangunan gedung puspemkab saat ini belum masuk lelang. Namun kemungkinan, kata dia, proyek tersebut masih terkendala lahan.

“Prediksi saya tidak bisa terlaksana tahun ini karena waktu pelaksanaannya delapan bulan. Terus waktu informasi PPK Pertanahan masih belum selesai. Tapi mudah-mudahan Maret atau April sudah selesai status lahannya,” ujarnya belum lama ini.

Okeu mengatakan, jika tanah belum selesai dirinya tidak berani untuk menenderkan. Sebab, jika ada pemenang mereka tidak akan bisa bekerja.

“Kasihan. Saya juga tidak begitu paham pembebasan lahan seperti apa. Kalau tahun depan saya optimistis,” ucapnya.

Ia mengatakan, proyek tersebut sebenarnya bisa di-multiyears-kan. Hanya saja sebelumnya harus ada kesepakatan antara bupati dan DPRD lebih dulu.

“Kesepakatan itu harus ditandatangani pada saat penetapan KUA-PPAS. Pada saat itu kemarin tidak dibuat MoU multiyears. Sehingga kalau sekarang dibuat multiyears tidak bisa karena MoU belum dibuat,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here