Jumat, 20 Juli 2018

DPO Politik Uang di Pilkada Kota Serang 2018 Ternyata Bacaleg

SERANG, (KB).- Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus politik uang dalam Pilkada Kota Serang, yakni SP, diketahui merupakan seorang bakal calon legislatif (Bacaleg). Hal tersebut terungkap dari permohonan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masuk ke Polres Serang Kota.

Informasi yang dihimpun, salah satu DPO money politics yang merupakan pemberi dana, SP, pernah mengajukan pembuatan SKCK sebelum terlibat dalam kasus politik uang tersebut. SP diketahui pernah mendaftar di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut dibenarkan Kasat Intelkam Polres Serang Kota, AKP Bai Ma’mun. Namun menurutnya, pihaknya belum menerima berkas pengajuan SKCK dari SP tersebut. “Betul (Bacaleg DPO). Informasi sementara yang masuk ke saya seperti itu,” kata Bai Ma’mun saat dihubungi Kabar Banten, Rabu (11/7/2018).

Ia menjelaskan, dalam pembuatan SKCK pihaknya akan tetap menerima pengajuan. Setelah itu ada pengkajian terhadap orang yang mengajukan tersebut.

“Karena ada satu yang kami tandai kayak SP sampai saat ini kan belum mengajukan dia. Kalau dia mengajukan kami akan lakukan komunikasi dengan satuan atas. Sepengetahuan saya belum masuk ke meja saya, karena setiap orang yang mengajukan harus datang terutama yang belum ada sidik jari,” ucapnya.

Ma’mun mengatakan, polres tidak bisa menolak pembuatan SKCK jika belum ada keputusan hukum yang tetap (inkrah) dari pengadilan. “Tersangka juga belum tentu bersalah, orang tersangka itu bukan terpidana, bisa jadi dalam sidang bebas,” tuturnya.

Sementara itu, menurutnya, hingga saat ini pihaknya sudah menerima ratusan pengajuan pembuatan SKCK dari Bacaleg. “Sudah ratusan, karena posisi mereka itu setiap partai politik paling tidak bisa mengisi 45 kursi dewan yang disiapkan untuk mereka,” katanya.

Terpisah, Ketua DPC PPP Kota Serang, Uhen Juheni mengatakan, SP memang pernah akan mendaftar sebagai Bacaleg di PPP. Tetapi, menurutnya hal itu tidak terjadi. “Tadinya mau daftar, ya tidak mendaftar dan bukan kader PPP, ” ucapnya.

Ia memastikan, Bacaleg PPP sudah selesai melewati seluruh proses dan tidak ada yang tersangkut kasus hukum. “Ya kita awali dengan peroses verifikasi caleg, kedua PPP melakukan fit and proper test,” ujarnya. (Masykur/RI)*


Sekilas Info

Pencopotan Pejabat Pemprov Banten, Fitron: Ada Sanksi yang Lebih Manusiawi

SERANG, (KB).- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan meminta Gubernur Banten Wahidin Halim …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *