Dorong Bawaslu Banten tak Loloskan Eks Koruptor, Aktivis Pemilu Bersih Sampaikan Surat Terbuka

SERANG, (KB).- Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih yang terdiri dari Banten Bersih, Truth, MAK UMT, Nalar Pandeglang, KGB, BJS, Rumah Dunia, TEC, IKA SAKTI, PC IMM Tangerang, HMI FT Unpam dan Lima Sakti menyampaikan surat terbuka di Kantor Bawaslu Banten, Senin (3/9/2018). Mereka mendorong Bawaslu di Banten untuk tidak meloloskan eks napi korupsi menjadi caleg.

Koordinator Banten Bersih, Gufroni menuturkan, semangat melaksanakan pemilu berintegritas, baik dan bersih menjadi harapan semua pihak. Larangan mantan napi korupsi harus terus diperkuat untuk menghadirkan caleg terbaik yang akan dipilih oleh masyarakat.

“Masyarakat sipil mendukung dan mendorong dua lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), agar memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pemilu yang berintegritas,” katanya.

Larangan eks napi korupsi menjadi caleg telah diatur dalam PKPU 14 dan 20 Tahun 2018. PKPU ini merupakan peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum yang berkekuatan hukum mengikat, karena telah sah dan diundangkan.

“Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah mengatur bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Terkait adanya polemik bahwa PKPU bertentangan dengan undang-undang, ia menuturkan, Bawaslu diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, sebagaimana disebut dalam pasal 93 huruf l UU Pemilu. Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU.

“Oleh karena itu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan PKPU dan tidak mempunyai wewenang menyimpulkan PKPU tidak sah atau bertentangan dengan UU,” ucapnya.

Ia juga menyayangkan sikap Bawaslu Kota Cilegon yang telah meloloskan eks napi kasus korupsi. Keputusan ini dianggap akan mencederai iklim demokrasi di Banten.

“Dimana ternyata masih ada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas menjadi anggota dewan, itu malah diloloskan. Walaupun nanti kita menunggu hasil putusan KPU Cilegon, dan tentu saja kami berharap KPU Cilegon untuk tidak serta merta menerima rekomendasi dari Bawaslu Cilegon,” tuturnya.

Energi positif 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi menuturkan, dorongan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih menjadi energi positif bagi Bawaslu Banten dalam menjalankan tugas. “Kami berharap semua elemen masyarakat yang berkompeten yang mempunyai aspirasi bisa menyampaikan kepada kami,” ujarnya.

Menurutnya, di Banten sendiri ada enam eks napi korupsi yang mengajukan sengketa ke Bawaslu di Banten, di antaranya dua di Bawaslu Cilegon, dua Bawaslu Pandeglang dan dua lagi Bawaslu Banten. Sengketa ini diajukan atas putusan TMS dari KPU.

“Kalau Cilegon (kemarin) jam 10 tadi sudah diputuskan. Kalau di (Bawaslu) Banten baru registasi hari ini (kemarin), kalau di Pandeglang tanggal enam katanya pembacaan putusan,” katanya.

Terkait eks napi korupsi, ia menuturkan, majelis sengketa Bawaslu akan melihat pertimbangan hukum. Beberapa pertimbangan ini misalnya, Putusan MK Nomor 42 tahun 2015 dan putusan MK nomor 51 tahun 2016. Selain itu, ada juga KUHP dan undang- undang.

“Sebenarnya kalau ada pertimbangan dari koalisi bersih saya mah terima kasih sekali, itu akan menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Keputusan menjadi kewenangan majelis (Sengketa di Bawaslu),” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here