DLHK Banten Usulkan Satu Perusahaan untuk di-Blacklist

SERANG, (KB).- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten mengusulkan satu perusahaan untuk di-blacklist. Perusahaan tersebut merupakan pelaksanan pengadaan bibit pada DLHK Banten tahun anggaran 2018.

Kepala DLHK Banten, Husni Hasan mengatakan, usulan blacklist perusahaan dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memenuhi target pelaksanaan. Akan tetapi ia tidak menyebutkan secara detail identitas perusahaan tersebut. “Nama perusahannya saya engga ingat,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Apabila usulan blacklist disetujui, kata dia, secara otomatis aka ada dampak yang diterima oleh perusahaan tersebut. “Resiko perusahaan yang wanprestasi. Ini kan diatur dalam peraturan,” katanya.

Blaklist merupakan bagian dari pembelajaran. Perusahaan yang diblacklist tidak bisa mengikuti kembali lelang di tahun anggaran berikutnya.

“Dan ini harus menjadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya untuk meningkatkan kinerja, untuk lebih profesionalisme. Di situ ada perjanjian kontrak, di situ tertera juga spesifikasi, kemudian waktu penyelesaian dan ini harus dipatuhi. Kalau tida dipatuhi sanksinya, resikonya diblacklist,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Banten Mahdani membenarkan, pada minggu ini pihaknya menerima pengajuan blacklist perusahaan dari DLHK Banten.

“Baru kemarin saya terima dari DLHK, ada satu perusahaan saya enggak terlalu hafal,” katanya di depan Kantor Bapeda Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug Kota Serang, belum akhir pekan kemarin.

Pengajuan tersebut kemudian diteruskan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebab, blacklist perusahaan merupakan kewenangan mereka. “Artinya bagi kami itu idealnya yang menentukan blacklist dari LKPP. Kami mengusulkan sudah ada, saya terima satu, tembusan (usulan blacklist) ke kita,” katanya.

Disinggung jumlah keseluruhan perusahaan pelaksana anggaran 2018 yang diusulkan blacklist, Mahadani mengaku belum mengetahuinya. Sejauh ini baru ada dari DLHK yang diusulkan diblacklist. “Enggak ada, baru satu yang kami terima. Dari DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) enggak ada,” ujarnya.

Selain usulan blacklist, tutur dia, ada juga sejumlah perusahaan yang dikenakan denda. Alasannya perusahaan ini tak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Kalau selesai lewat tanggal kontrak dia tetap kena denda. Cuma yang tahu dinas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak tahu data itu. Dikontraknya memang sudah bunyi (soal ketentuan denda). Misalnya kaya di Banten Lama, jatuh tempo tapi dia masih ada kerjaan sedikit lagi, itu ada kewajiban denda,” kata Mahdani. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here