Senin, 21 Mei 2018

DLH dan WII Minta Penguatan Ekowisata Mangrove

SERANG, (KB).- Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang bersama Wetlands International Indonesia (WII) meminta adanya penguatan peraturan daerah (Perda) kawasan ekosistem mangrove Kota Serang. Hal tersebut, agar kawasan tersebut dapat dilindungi, karena akan semakin menambah persoalan bencana.

Absennya kebijakan daerah yang melindungi kawasan ekowisata mangrove di Kota Serang ditengarai akan semakin menambah persoalan kebencanaan dan lingkungan hidup khususnya di pesisir Kota Serang, yang juga berimbas pada masyarakat Kota Serang secara keseluruhan, dan merusak hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai hingga saat ini.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, M Agus Herry menuturkan, pentingnya penyusunan peraturan terkait rehabilitasi ekosistem mangrove di Kota Serang dilandasi beberapa temuan. “Yaitu tingginya potensi erosi pantai atau abrasi di beberapa lokasi pesisir Kota Serang,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di sela-sela kegiatan lokakarya penguatan kebijakan daerah untuk perlindungan ekosistem mangrove di salah satu hotel Kota Serang, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, ujar dia, frekuensi bencana, seperti banjir rob, kekurangan air bersih atau intrusi air laut, dan cuaca ekstrem di kawasan pesisir Kota Serang yang cukup tinggi. Tingginya kandungan polutan dari limbah industri serta sampah yang berasal dari daerah hulu. “Tidak hanya itu, besarnya potensi kerusakan yang disebabkan oleh genangan air akibat abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari perubahan iklim, belum optimalnya luasan sabuk hijau di Kota Serang, baik yang berada di kawasan pesisir atau juga pada sempadan pantai Kota Serang,” ucapnya.

Kemudian, dia mengatakan, belum optimalnya kegiatan rehabilitas dan pengelolaan ekosistem mangrove yang sudah dilakukan saat ini. Maka, melalui perda diharapkan ekosistem mangrove di Kota Serang dapat direhabilitasi, dikelola, dan dilindungi dengan baik, di antaranya melalui penghijauan di kawasan tambak, sempadan sungai, dan pantai, serta optimalisasi pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Serang untuk kegiatan pendidikan, penyedia jasa lingkungan, dan ekowisata pesisir yang berkelanjutan. “Saat ini sudah menanam mangrove di kawasan ekowisata sekitar 5 hektare dari luas sekitar 20 hektare. Masih butuh anggaran dana, agar ditambah penanaman mangrovenya. Dibutuhkan 1 juta pohon mangrove dari 20 hektare itu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Serang, Jumhadi menuturkan, salah satu tujuan menanam mangrove, yaitu untuk mengatasi abrasi. Saat ini, di DPRD Kota Serang sedang mengodok perda garis sempadan pantai, agar ada pembatas dari bibir pantai ke penanaman pohon mangrove.
“Jika sudah diparipurnakan kami akan mendorong, agar secepatnya menurunkan peraturan wali kota (perwal), karena jika perda sudah ada, tapi perwal tidak ada nantinya akan pincang,” ucapnya. (TM)***


Sekilas Info

Istilah Banten Lama Kecilkan Sejarah

SERANG, (KB).- Ketua Umum Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, H Tubagus Abbas Wasse menginginkan semua pihak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *