Jumat, 21 September 2018

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan, KPU Lebak Langgar Kode Etik

SERANG, (KB).- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, karena telah melanggar kode etik dalam menangani pencalonan jalur perseorangan Pilkada Lebak, Cecep Sumarno-Didin Saprudin (CS-DS).

Hal tersebut tertuang dalam putusan DKPP nomor 15/DKPP-PKE-VIII/2018 yang dikeluarkan Rabu (28/2/2018) dan dibacakan pada sidang kode etik terbuka, Senin (19/3/2018). Putusan itu merupakan tindak lanjut pengaduan dari CS-DS dengan nomor 244/I-P/L-DKPP/2017 tertanggal 28 Desember 2017.

DKPP juga memutuskan untuk mengabulkan pengaduan CS-DS untuk sebagian. Kemudian, memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan. Selain itu juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

DKPP mempertimbangkan, 4 dalil aduan pelapor atau pihak CS-DS tidak terbukti. Keempatnya terdiri atas, pertama dalil pengadu tidak terbukti yang menyebutkan proses verifikasi minimal jumlah dukungan dan sebaran berlangsung tidak tertib dan tidak rapi .

Kedua, tidak terbukti dalil pengadu yang mengatakan KPU Kabupaten Lebak tidak profesional dalam melakukan verifikasi jumlah dukungan minimal dan sebaran. Ketiga, tidak terbukti dalil pengadu yang menyatakan teradu telah salah dalam melakukan proses verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran.

Keempat, tidak terbukti dalil pengadu tentang para teradu yang salah dalam mengeluarkan penetapan hasil verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran, terhadap pengadu tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak 2018 .

Meski demikian, dalam poin pertimbangan di nomor 4.3.2 dijelaskan DKP menilai ada ketidaktelitian para teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Lebak, sehingga menyebabkan kesalahan rekap dan ketidakpastian hukum terhadap tahapan pencalonan Pilkada Kabupaten Lebak.

Menerima putusan

Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Provinsi Banten, Syaeful Bahri membenarkan adanya putusan tersebut. Akan tetapi, dia belum mengetahui detail putusan. “Saya sudah dengar berita itu, tapi belum tahu detailnya. Belum saya pelajari,” kata Syaeful, Selasa (20/3/2018).

Meski demikian, Syaeful memastikan KPU Banten akan menjalankan putusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak lanjut putusan itu akan diawali dengan menggelar pleno tingkat KPU Provinsi Banten. “Dalam waktu dekat kami akan menggelar pleno dengan komisioner KPU Provinsi Banten lainnya. Apa yang akan dilakukan nanti berdasarkan rapat pleno,” ucapnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Lebak, Ahmad Saparudin siap menerima putusan itu secara profesional. KPU akan akan melakukan evaluasi secara internal. “Dan kami akan menerima secara profesional terkait putusan DKPP,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni mengatakan, Panwaslu Kabupaten Lebak juga mendapatkan peringatan dari DKPP. Namun, hanya peringatan administrasi. “Kami hanya terkena peringatan administrasi saja, terkait tanda tangan, tapi kami tetap menerima keputusan tersebut,” tuturnya. (SN)***


Sekilas Info

Program Serang Sehat Belum Memuaskan

SERANG, (KB).- Program Serang Sehat dinilai belum memuaskan. Hal tersebut salah satunya, karena masih kurangnya koordinasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *