Jumat, 22 Juni 2018
Gembong R Sumedi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang.*

Ditelantarkan Pengembang Perumahan, Warga Ciujung Damai Mengadu ke Dewan

SERANG, (KB).- Perwakilan warga Perumahan Ciujung Damai, Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Serang, Kamis (8/3/2018). Warga menyampaikan keluhan terkait kondisi lingkungannya yang sudah ditelantarkan pengembang, sehingga fasilitas umum terutama jalan kondisinya memprihatinkan. Sementara, dari pemkab dan desa tidak bisa membiayai pembangunan, karena belum diserahkan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Gembong R Sumedi yang menerima kedatangan warga mengatakan, warga Perumahan Ciujung Damai mengeluhkan terkait program pembangunan dari pemkab maupun dari desa tidak bisa masuk ke perumahan mereka, karena dari pihak pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahannya ke pemkab.

Sementara, sekarang pengembangnya juga sudah tidak ada. “Sehingga, masyarakat bingung mau ke mana mengadunya, sedangkan kondisi lingkungan, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya perlu pembangunan, kalau masih ada pengembangnya kan masih bisa ditagih, ini sudah tidak ada, makanya mereka mengeluhkan hal itu ke kami,” katanya ketika ditemui Kabar Banten seusai menerima warga.

Ia mengungkapkan, warga di perumahan tersebut sudah telantar sekitar 10 tahun. “Dana desa Rp 1,4 miliar juga gak bisa masuk untuk pembangunan di situ kalau belum diserahkan PSU-nya. Sementara, ujar warga, mereka kan bayar pajak juga, tapi mereka merasa diperlakukan, seperti warga kelas dua,” ujarnya.

Seharusnya, dia melanjutkan, pengembang yang baik akan menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahannya ke pemkab dalam kondisi baik setelah rumah-rumahnya terjual. Namun, saat ini banyak pengembang yang tidak menyerahkan dan membiaran begitu saja. “Kebetulan Kabupaten Serang sudah punya perda penyerahan PSU, yang di dalamnya mengatur perumahan yang ditelantarkan pengembang. Tentu harus malui prosedur yang sudah ditetapkan di perda,” ucapnya.

Kepala DPKPTB Kabupaten Serang, Adjat Gunawan mengatakan, pihaknya akan memproses hal tersebut sesuai aturan, dalam hal tersebut, yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyerahan PSU. Jadi, nanti dari masyarakat yang diwakili ketua RW setempat akan menyampaikan secara tertulis permasalahannya.

“Kami dengan tim akan menindaklanjutinya. Ya pada prinsipnya masyarakat ingin menyerahkan PSU di perumahan tersebut, dulu pengembang ketika menyerahkan harus dalam kondisi baik, sementara untuk kasus yang sekarang ini pengembangnya entah sudah di mana dan kondisi PSU juga tidak dalam keadaan baik, dengan Perda Nomor 12 Tahun 2017, saat ini untuk kondisi tersebut dimungkinkan,” tuturnya.

Tahap awalnya, kata dia, setelah ada permohonan dari masyarakat, maka tim/pokja yang dipimpin sekda akan mengidentifikasi dan merumuskan tindakan selanjutnya. “Ya nanti bergantung dari hasil pembahasan dan verifikasi di tim itu apakah bisa dilanjutkan dengan penyerahan PSU tersebut,” ujarnya. (YY)***


Sekilas Info

Pemudik Asal Banten Kecelakaan di Tol Fungsional Batang-Pemalang, Wakil Kepsek MAN Cikeusal

SERANG, (KB).- Pemudik asal Provinsi Banten yang mengalami kecelakaan di tol fungsional Batang-Pemalang, Jawa Tengah, Jumat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *