Selasa, 11 Desember 2018

Distribusi Rastra Belum Merata

SERANG, (KB).- Program pendistribusian beras masyarakat sejahtera (Rastra) di Banten belum merata. Sebagian daerah hingga Maret belum menerimanya. Salah satunya di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, dari 28 kecamatan, baru 18 kecamatan yang telah menerima pendistribusian rastra.

Kepala Dinsos Lebak, Eka Darmana Putra mengatakan, rastra di Lebak memang sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat. Namun, berdasarkan data yang diterima pihaknya pekan kemarin dari Sub Bulog Divre Lebak-Pandeglang, baru 18 kecamatan yang telah menerima pendistribusiannya. Sedangkan untuk 10 kecamatan lainnya, kemungkinan secepatnya akan segera dilakukan. “Dalam waktu dekat ini, kemungkinan separuh masyarakat tidak mampu yang berhak menerima rastra di 20 kecamatan sudah bisa menikmatinya,” ujar Eka Darmana Putra, Senin (12/3/2018).

Menurut Eka, agar pendistribusian bisa secepat mungkin dilakukan keseluruh kecamatan yang ada di Lebak, pihaknyapun kembali melakukan koordinasi dengan pihak Sub Bulog Divre Lebak-Pandeglang. “Kami akan meminta secepatnya agar kecamatan yang belum menerima rastra segera didistribusikan. Yang pasti, kami ingin semua warga kurang mampu yang berhak menerima rastra diseluruh Lebak, bulan ini sudah bisa menikmatinya,” ucapnya.

Kepala Bulog Divre Banten-DKI Jakarta, Mansyur yang dihubungi melalui telepon genggamnya mengatakan, Sub Bulog Divre Lebak-Pandeglang sudah mulai mendistribusikan rastra. Namun, saat dikonfirmasi apakah sudah didistribusikan merata, pihaknya belum menerima datanya dari Sub Bulog Divre Lebak-Pandeglang. “Yang saya tahu, pendistribusiannya sudah dilakukan, namun apakah sudah merata atau belum di seluruh kecamatan di Lebak, saya belum terima informasi lebih lanjut,” ucap Mansyur.

Kepala Desa Malabar, Kecamatan Cibadak, Jubed Pasmi yang dikonfirmasi perihal Rastra, mengaku belum menerima pendistribusiannya. Menurutnya, selain Desa Malabar, seluruh desa di Kecamatan Cibadak belum menerima pendistribusian Bansos Rastra. “Saya memang sudah mendapatkan informasi jika Sub Bulog sudah mendistribusikan rastranya. Namun, untuk desa saya dan desa diseluruh Cibadak, belum juga mendapatkan pendistribusiannya,” tutur Jubed Pasmi.

Keluhkan data

Terpisah, sejumlah kepala desa di Kabupaten Serang mengeluhkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beras sejahtera (rastra) yang dinilai masih belum valid atau belum tepat sasaran. Oleh karena itu, kepala desa berharap data tersebut bisa dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum rastra dibagikan.

Kepala Desa Domas Dendi Kurnia Ardiansyah mengatakan, data yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian rastra itu masih belum valid. Sebab, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu didasarkan dari tahun 2008. “Padahal sekarang sudah tahun 2018,” ujarnya kepada Kabar Banten, Senin (12/3/2018).

Dendi mengaku dilema jika harus membagikan rastra berdasarkan data tersebut. Sebab, penerima yang terdata itu ada yang sudah meninggal dan juga sudah tidak layak. “Oleh karena itu, kami harap ada evaluasi agar tidak ada masalah di lapangan. Karena kan masyarakat tahunya kepala desa saja,” katanya.

Dirinya pun sudah melayangkan surat kepada forum dan Apdesi menyikapi masalah tersebut. Dirinya berharap soal data rastra itu bisa disikapi secara ketat. Sebab jika tidak itu akan menjadi bom waktu di masyarakat yang menerima. “Pemerintah pusat harus jeli sama datanya, karena selama ini programnya tidak tepat sasaran. Kalau di Domas itu ada 180 KPM, dari jumlah itu 50 persennya perlu dievaluasi,” ucapnya.

Ketua Apdesi Kabupaten Serang M. Santibi mengatakan, saat ini soal rastra desa bukannya menolak, namun memikirkan bagaimana cara menyalurkannya. Sebab dirinya pun tak memungkiri jika data penerima itu masih belum valid. “Pengen audiensi dulu, tapi kan ini pengen cepat-cepat dilaksanakan. Akhirnya kami setiap ada kegiatan di desa kami sampaikanlah, melalui apa sosialisasinya,” ujarnya.

Santibi menjelaskan, untuk desanya saja dari jumlah kepala keluarga sekitar 2.000, warga yang menerima hanya 187 orang. Padahal di desanya itu masih banyak keluarga miskin yang belum masuk. “Itu data dari PKH. “Jadi Apdesi kemarin sepakat ingin berbicara dengan Ibu (Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah) bahwa kami belum siap menerima rastra, maksudnya bukan menolak tapi ingin validasi data dulu di bawah. Pengen musyawarah dulu jangan dulu diturunkan lah, karena kami butuh validasi di bawah. Kalau diturunkan kan akan rawan di bawah lurah dengan RT dan RW yang bermasalah,” tuturnya.

Kepala Seksi Bantuan Stimulan pada Dinsos Kabupaten Serang M. Ridwan mengatakan, untuk wilayahnya distribusi Rastra sudah mencapai 91 persen. “Jadi total yang didistribusikan sudah 91 persen,” ucapnya. Terkait data, Ridwan mengatakan, data itu diterimanya dari Kementerian Sosial secara langsung. Namun untuk soal keluhan masalah data, persoalan itu saat ini sudah bisa diatasi. Sebab dalam penanganan distribusinya sudah disertai pedoman umum rastra. “Jadi pada dasarnya setiap kepala desa ini sudah siap menerima dan menyalurkan sesuai dengan data yang ada kemudian sesuai dengan petunjuk yang ada dalam data itu,” katanya.

Ia mengatakan, data yang digunakan untuk dasar pembagian tersebut merupakan data tahun 2012. Data itu sudah dikonfirmasikan ke kementerian dan telah dipadukan dari berbagai sumber. “Munculah yang disebut dengan pemutakhiran data terpadu, pemutakhiran basis data terpadu, itu hasilnya. Didalam data kemensos itu disebutkan 53.427 KPM keluarga penerima manfaat untuk Kabupaten Serag dan paling banyak di Padarincang,” tuturnya.

Sebelumnya beredar data yang tertera dari perum Bulog Divisi Penyaluran. Dalam tabel realisasi distribusi rastra per 11 Maret tahun 2018, Banten paling rendah di antara provinsi lain, yakni berada di ranking ke-34 dengan realisasi 43,67 persen atau 5.110.500 kilogram dari total pagu 11.702.850 kilogram untuk 390.095 keluarga penerima manfaat (KPM).

Terkait kebenaran data tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banten, Nurhana mengakui jika distribusi rastra masih rendah. “Enggak, enggak juga. Tapi memang kita di bawah. Kemarin hasil rapat kita yang dihadiri Pak Wagub (Andika Hazrumy), itu berjanji minggu depan sudah selesai semua penyaluran,” ujar Nurahana kepada wartawan, di KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (12/3/2018).

Terkendala

Nurhana menjelaskan, beberapa kendala dalam penyaluran rastra, yaitu persoalan data, tidak ada biaya operasional, dan minimnya sosialisasi. “Pertama itu dari data, kedua tidak ada biaya operasional. Tadinya ada biaya, sekarang tidak ada biaya. Biasanya kan dari Bulog langsung ke desa, dari desa itu kan diantar ke masing-masing KPM. Misalnya desa A yang nerima itu jauh. Tapi sekarang (pihak-pihak terkait) sudah berjanji tidak ada masalah. Kemarin kan kita rapat evaluasi. Januari Februari mah sudah selesai semua,” ujar Nurhana.

Dari berbagai kendala tersebut, persoalan data yang menurutnya paling banyak ditemukan di lapangan. “Banyaknya mah (permasalahan) data. Datanya bukan si A (penerima), kemudian di data ini tidak masuk. Tapi nanti sebenarnya bisa ada pemutakhiran mandiri. Kita kan masih pakai basis data terbaru 2015. Makanya diupdatin terus,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tidak adanya biaya operasional karena Pemerintah Pusat merencanakan perubahan rastra menjadi BPNT. Namun, ternyata BPNT belum sepenuhnya direalisasikan. “Dulu ada waktu koordinatornya di Dinas Ketahanan Pangan. Sekarang enggak ada sosialisasi, termasuk biaya operasional karena sistem yang akan berubah dari pangan ke non tunai. Ternyata itu belum bisa direalisasikan sekarang, tapi anggarannya sudah keburu diketok,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bansos rastra di Banten hanya untuk 4 kabupaten yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan 4 kota yaitu Serang, Cilegon, Tangerang dan Tangsel melalui bantuan pangan non tunai (BPNT). “Jadi BPNT itu mereka diberikan uang dari Kemenkos bentuknya kartu elektronik, uangnya Rp 110.000 per bulan. Mereka bebas membeli pangan, tapi lewat e- warong. Jadi kalau BPNT tidak ada masalah,” tuturnya.

Nurhana mengatakan, pemprov juga konsen terhadap persoalan rastra. Koordinasi terus dilakukan sesuai tugas dan fungsi Pemprov Banten. “Kita juga pantau terus, karena provinsi itu kan koordinasi saja. Kalau yang berkomunikasi langsung itu kabupaten/kota dan bulog yang langsung ke pusat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi penyaluran bansos, yaitu BPNT dan Rastra tahun 2018 di Aula Gedung BI Banten, Kota Serang, Kamis (8/3). Rapat dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bulog Sub Divre dan pihak Perbankan penyalur BPNT.

Dalam rapat tersebut wagub menerima banyak laporan soal kendala dalam pelaksanaan penyaluran bansos rastra. Antara lain, tidak adanya biaya distribusi dari penyedia Rastra yakni Bulog ke titik pendistribusian. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa wilayah di Banten bagian selatan seperti Pandeglang dan Lebak. “Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Gubernur (Wahidin Halim) agar ditemukan solusinya secepatnya,” kata Andika seusai rapat.

Andika telah meminta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota untuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada anggota masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat jumlah. “Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mereka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi,” ujar Andika.

Diketahui, mulai tahun 2018 ini, pemerintah telah mengubah skema penyaluran beras sejahtera dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan. Biasanya keluarga penerima manfaat mendapat rastra 15 kg, dengan tebusan Rp 1.600 per kg, mulai tahun ini KPM tidak perlu menebus lagi alias gratis.

BNPT

Sementara itu, Dinas Sosial Kota Cilegon tiap bulan menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2018 kepada seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) yang jumlahnya ribuan. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Abadiah, Senin (12/3/2018), mengatakan, untuk di kota dan kelurahan mulai tahun ini rastra tidak ada lagi, berganti nama menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT).

“Total penerima bantuan di Kota Cilegon sebanyak 10.383 keluarga penerima manfaat dari program BPNT tersebut. Pembagian BPNT dilakukan setiap bulan per tanggal 25 dan sesuai dengan jadwal. Setiap KPM menerima Rp 110.000, tapi bukan uang yang diterima tapi berupa beras, telur dan gula. Karena harga beras saat ini sedang mahal jadi ada pertimbangan dan hal tekhnis lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap pembagian bantuan dilakukan di setiap e-warong di lingkungan masing-masing yang terpilih, dan hal itu sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Disinggung mengenai pendataan, Abadiyah menjawab, berdasarkan info yang diterima data itu valid, kalaupun tidak sinkron data tersebut bisa berubah. “Apa yang dilakukan oleh tim di lapangan data itu valid, kalau memang tidak valid pasti ada laporan dan kekurangannya bisa berubah nanti. Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat,” ucapnya. (Lugay/Job/HS/RI/DN)***


Sekilas Info

RSUD Kota Serang Siap Kerja Sama dengan BPJS

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis mengatakan, pembangunan tahap kedua Rumah Sakit Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *