Disnakertrans Kota Serang Belum Miliki Mediator

Ahmad Benbela, Kadisnakertrans Kota Serang.*

SERANG, (KB).- Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang hingga 2020 belum memiliki satu pun mediator. Akibatnya, setiap perselisihan terkait tenaga kerja di Kota Serang tidak dapat diselesaikan, hingga terpaksa dialihkan langsung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang Syafaat mengatakan, keberadaan mediator sebenarnya dibutuhkan oleh Disnakertrans. Sebab, satu mediator dapat menangani 10 perusahaan yang ada di Kota Serang, namun sayangnya saat ini, pihaknya belum memiliki satu pun mediator.

“Memang kami sangat kekurangan mediator. Jadi, kami mediatornya langsung ke Pemprov Banten,” katanya, Senin (6/1/2020).

Akibat hal tersebut, ujar dia, setiap perusahaan atau tenaga kerja yang berselisih, tidak dapat dimediasi dengan baik, karena tidak adanya tenaga yang kompeten. Hal tersebut, juga membuat Disnakertrans terpaksa mendorong mediasi tersebut, ke Pemprov Banten.

“Karena di sini tidak ada, akhirnya kami alihkan pemprov. Walaupun memang laporannya masuk ke kami dulu,” ucapnya.

Meski demikian, untuk tahapan awal penanganan perselisihan tenaga kerja, pihaknya selalu berupaya untuk dapat menanganinya. Apabila dapat diselesaikan, pihaknya tidak perlu lagi mengalihkan ke Pemprov Banten.

“Meskipun tidak ada mediator, setidaknya kami upayakan untuk membantu menyelesaikan terlebih dahulu masalah perselisihannya,” tuturnya.

Pihaknya saat ini telah mengajukan untuk keberadaan mediator yang merupakan pejabat fungsional. Namun hingga kini, belum ada kejelasan.

“Sudah lama kami ajukan, tapi mungkin, karena kebutuhannya tidak sedikit, apalagi pejabat di Pemkot Serang juga kan masih kurang,” katanya.

Sementara, Kepala Disnakertrans Kota Serang Ahmad Benbela menuturkan, setiap pengaduan atau laporan perselisihan tenaga kerja masuk ke Disnakertrans di masing-masing daerah. Namun, karena tenaga ahli penyelesaian perselisihan di Disnakertrans Kota Serang tidak ada, maka terpaksa penyelesaiannya dialihkan ke Pemprov Banten.

“Pengaduan tetap masuk, tapi kalau memang dibutuhkan mediator, kami alihkan ke Pemprov Banten,” ujarnya.

Selama ini, tutur dia, penyelesaian perselisihan di Kota Serang tidak sampai dengan mediasi formal dan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau pramediasi. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here