Disnaker Kota Tangerang Sebut tidak Ada Pabrik Sepatu Pindah ke Jateng

TANGERANG, (KB).- Isu akan banyak pabrik sepatu di Banten hengkang, karena masalah upah belum terjadi di Tangerang. Seperti di Kota Tangerang misalnya, pemerintah daerah setempat menegaskan, belum ada pabrik sepatu yang hengkang dari kota berjuluk seribu jasa sejuta industri tersebut.

“Tidak ada pabrik sepatu yang berada di wilayah Pemerintah Kota Tangerang yang pindah ke Jawa Tengah,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang Rakhmansyah, Jumat (22/11/2019).

Ia menjelaskan, dari 19 pabrik sepatu yang terdata dalam Disnaker Kota Tangerang, hanya ada satu yang ekspansi ke Jawa Tengah. Sifatnya bukan memindahkan, melainkan membuka cabang baru.

“PT Panarub ini sudah ke Brebes dan di Kota Tangerang tetap beroperasi. Karyawannya pun ada 8.400, karena mereka akan terus melanjutkan di sini,” ujarnya.

Ia menuturkan, saat ini dia tidak memiliki banyak informasi terkait perpindahan pabrik sepatu di bawah Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dengan lengkap. Salah satunya, adalah PT Bintang Indokarya Gemilang yang menjadi salah satu pabrik sepatu yang tertulis dalam data Aprisindo sudah mengantongi izin perluasan di Brebes, Jawa Tengah.

Mantan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tangerang tersebut, juga menegaskan, dari 19 perusahaan alas kaki yang masuk dalam data Disnaker Kota Tangerang, hingga kini belum ada pabrik sepatu yang hengkang ke Jawa Tengah.

“Kota Tangerang terkait persepatuan itu tidak ada yang ke Jawa Tengah kecuali PT Panarub yang memang bentuk perluasan cabang,” ucapnya.

Saat dimintai data 19 perusahaan sepatu tersebut, dia enggan memberikan dengan alasan masih dalam tahap pengolahan data dan belum final. Pernyataanya tersebut, sekaligus membantah Aprisindo yang menyebut sejumlah pabrik sepatu di Banten ramai-ramai buka pabrik di Jawa Tengah.

Sementara itu, mengenai upah minimum kota (UMK) Kota Tangerang 2020, dia menegaskan, sudah ditetap Gubernur Banten. Kenaikannya, sebesar 8,51 persen dari UMK 2019. Itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Bahkan, keputusan tersebut sudah melalui proses dan tidak bisa lagi diubah. Karena, sudah ditandatangani Gubernur Banten.

“Benar, pak gubernur telah mengeluarkan surat keputusan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tinggal mengikuti apa yang telah menjadi keputusan. Karena, keputusan UMK sudah tertuang pada PP Nomor 78 Tahun 2015,” tuturnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here