Dishub Kota Serang Awasi Dua Lokasi Parkir di Kawasan Banten Lama

Kawasan Kesultanan Banten

SERANG, (KB).- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang mengawasi dua lokasi parkir di Kawasan Banten Lama, Jumat (14/6/2019). Pengawasan itu dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Wali Kota Serang terkait karcis parkir yang beberapa hari ini ramai karena tarifnya yang terlalu mahal.

Berdasarkan pantauan, pengawasan atau pengecekan lapangan dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kota Serang Heru Najaya, didampingi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Kota Serang Ahmad Yani, bersama pengelola parkir Kawasan Penunjang Wisata (KPW) dan Sukadiri Kawasan Banten Lama Abdul Munif.

“Ini kami melakukan pengecekan karcis parkir ke lapangan di lahan parkir KPW dan Sukadiri. Terkait dengan masalah parkir ini, Dishub hanya memiliki dua lokasi lahan parkir. Selebihnya di luar kewenangan kami, dan itu semua masuk dalam parkir ilegal,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Serang Heru Najaya.

Ia menjelaskan, terkait penertiban oknum yang mengambil pungutan liar (pungli). Pihaknya tidak ada kewenangan atas hal tersebut, karena Dishub tidak bertugas sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan untuk penertiban masuk dalam wewenang pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kalau kami hanya sebagai penegak Perda. Untuk penertiban nanti ada tim gabungan. Jadi permasalahan ini, parkir tanpa rekomendasi nanti kami laporkan kepada pihak terkait. Dalam hal ini Satpol PP, selaku penegak perda. Jadi kami bersama-sama melakukan penertiban. Unsur kepolisian juga nanti kami akan lakukan koordinasi,” ujarnya.

Sementara, Kepala UPT Parkir Dishub Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, persoalan pengelola parkir di Banten Lama merupakan tanggung jawab Dishub. Namun, hanya di dua lokasi yakni KPW yang berada di Lingkungan Kebalen, dan Sukadiri. Kedua lahan parkir itu juga nantinya akan menjadi kantong parkir di Kawasan Wisata Religi Banten Lama.

“Itulah (KPW dan Sukadiri) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab kami (Dishub). Sehubungan dengan maraknya parkir diluar itu, seperti di Museum Banten Lama, Masjid Agung Banten, dan lahan milik masyarakat, bukanlah kewenangan kami, jadi di luar dari tanggung jawab Dishub,” katanya.

Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan dan pantauan serta melakukan pembinaan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Kami memang mempunyai kewajiban pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi, kami tidak akan lakukan sendiri. Kami akan menggandeng dengan OPD lain, termasuk unsur kepolisian dan pihak lainnya yang terkait,” ujarnya.

Pungutan retribusi

Ahmad Yani juga menjelaskan, Dishub hanya mengambil pungutan retribusi satu kali. Apabila ada yang meminta lebih itu, masuk dalam pungli. Sebab, ada sejumlah titik yang bukan dikelola oleh pihak Dishub Kota Serang.

“Retribusi itu dipungut karena ada pelayanan, jadi baru bisa diambil retribusinya. Besarannya bergantung dari jenis kendaraan. Dan kami hanya mengambil satu kali pungutan. Kalaupun ada pungutan lain, itu bukanlah kami. Jadi tidak ada dua kali atau lebih dari pungutan, kami hanya mengambil retribusi satu kali,” ucapnya.

Sementara, pihak ketiga selaku pengelola lahan parkir di dua lokasi Banten Lama Abdul Munif mengatakan, pihaknya selalu tepat waktu dalam menyetorkan retribusi setiap tahunnya. “Kami selalu memberikan setoran sebesar Rp 150 juta setiap tahunnya, terkait retribusi parkir ini,” katanya.

Ia juga mengeluhkan, dengan adanya parkir liar tersebut pemasukan retribusi parkir di lahan milik pemerintah terganggu. Karena banyak pengunjung yang tidak tahu lokasi parkir resmi. “Sangat jauh, pendapatan kami jadi terganggu. Karena di sini juga ada tujuh titik parkir di luar dari kewenangan Dishub,” ucapnya. (Rizki Putri/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here