Dishub Akui Sulit Tindak Truk Pasir Basah

Ilustrasi.*

LEBAK, (KB).- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak mengaku kesulitan dalam melakukan tindakan tegas pada sopir truk pengangkut pasir basah dari beberapa galian pasir yang ada di Lebak.
Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Dalops) lalu lintas pada Dishub Lebak, Saparudin menyatakan, meskipun sudah beberapa kali dilakukan tindakan tegas dengan menyita kelengkapan surat kendaraan, namun selang beberapa hari kemudian, para sopir itu kembali melakukan aktivitas serupa.

“Kita sangat sulit menertibkan sopir nakal pengangkut pasir basah. Karena, setelah kita berikan tindakan, selang beberapa hari kemudian mereka kembali mengangkut pasir basah,” ucap Saprudin kepada Kabar Banten, Kamis (12/10/2017) di ruang kerjanya. Menurut Saprudin, selama ini pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang berwenang dalam penertiban pasir basah ini. Seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, pihak kepolisian, serta dengan pihak keamanan dari TNI.

“Selain tindakan tilang di jalan terhadap para sopir nakal pengangkut pasir basah, kita juga bersama tim gabungan di bawah pimpinan Asda 1 selalu melakukan razia gabungan ke lokasi-lokasi galian pasir, tapi tetap saja semua itu hanya sementara saja sifatnya. Tak lama pasti para pengusaha tetap menjual pasir basah,” ujarnya. Saprudin berharap kedepannya agar para pengusaha jangan menjual pasir basah, dan sopir pasir pun harus sadar akan akibat yang ditimbulkan dari mobil tentang keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

“Perlu kesadaran dari pengusaha pasir dan sopir pasirnya, agar semua berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan,” tuturnya. Terpisah, salah seorang tokoh pemuda Lebak, Ucu Juhroni menyatakan, salah satu penyebab terjadinya ketidakjelasan penindakan terhadap pengusaha galian pasir adalah pengalihan kewenangan perizinan dari kabupaten/kota ke provinsi. ”Sejak adanya pengalihan kewenangan itu, pengusaha seolah mengabaikan pemerintah daerah tempat keberadaan usaha galian pasirnya. Mereka dengan seenaknya melabrak aturan tanpa takut akan adanya tindakan tegas,” ujar Ucu yang kerap bersuara vokal soal pasir basah itu.

Ucu mencontohkan, saat kewenangan dan proses perizinan masih berada di tingkat kabupaten/kota, Pemkab Lebak berulang kali melakukan sanksi tegas berupa penutupan galian pasir yang melanggar aturan. ”Masyarakat sudah kerap kali menyuarakan keluhannya, bahkan rekan-rekan mahasiswa sampai melakukan mogok makan karena persoalan ini. Sementara itu Pemkab yang sebelumnya berani melakukan penutupan paksa, kini tak bisa berbuat apa-apa karena kewenangannya sudah ditarik ke atas,” ujarnya. (Lugay/Job)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here