Disdukcapil Kota Serang Rawan Pungli

SERANG, (KB).- Inspektorat Kota Serang menyebut dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang rawan terjadi kasus pungutan liar (Pungli) dan praktik percaloan. Kedua OPD itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Inspektur Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, potensi kerawanan itu karena dua OPD itu merupakan OPD pelayanan yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat umum. Seperti di Disdukcapil yang selalu penuh oleh masyarakat yang ingin membuat KTP, KK dan administrasi kependudukan lain.

“Yang menyangkut pelayanan kan di kita ada di Disdukcapil dan Perizinan (DPMPTSP). Mungkin itu yang paling rawan dua OPD, walaupun juga tidak menutup kemungkinan di OPD lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat ada saja,” kata Yudi kepada Kabar Banten, Senin (18/11/2019).

Baca Juga : Polres Serang Kota Amankan Dua Orang Diduga Calo KTP Elektronik

Ia mengatakan, inspektorat sebagai institusi pengawas internal sudah seringkali mengingatkan kepada OPD-OPD di Kota Serang, terlebih OPD yang menyangkut pelayanan seperti Disdukcapil dan DPMPTSP. Sehingga, jika buntut dari penangkapan dua calo itu menyeret pegawai yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Inspektorat sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian.

“Itu kan nanti pihak kepolisian (yang tahu), kalau kami kan hanya minta informasi saja,” ucapnya.

Pascakejadian itu, ujar dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Serang terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing bidang. Hal itu untuk mencegah terjadinya hal serupa. Namun, untuk rekomendasi pihaknya belum sempat bertemu dengan kepala disdukcapil karena yang bersangkutan sedang sakit.

“Saya belum ketemu sama Pak Kadisnya karena belum sehat, jadi saya belum komunikasi,” ujarnya.

Lakukan pendalaman

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP Indra Feradinata mengatakan, pihaknya terus melakukan pendalaman terhadap kasus percaloan yang terjadi di Disdukcapil Kota Serang. Namun karena dua orang yang diamankan berstatus sebagai masyarakat umum, pihaknya belum bisa menetapkan sebagai tersangka.

“Kalau ASN bisa langsung (tersangka). Berarti dia pungli kan, jadi kalau undang-undang itu kenanya ke aparatur itu,” tutur Indra.

Ia menegaskan, kasus tersebut akan terus diproses dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan untuk mengumpulkan keterangan. Namun, karena banyaknya kegiatan di Polres Serang Kota, sehingga progresnya menjadi terhambat. Setelah dilakukan pendalaman, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan dari ASN.

“Tergantung nanti hasil pemeriksaan (keterlibatan ASN), karena anggota masih banyak kegiatan nih. Tapi tetap di progres, itu saja. Nanti ada perkembangan lanjutan. Sambil berjalan kita panggil, kita lengkapi,” tuturnya. (Masykur/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here