Disdikbud Konsultasi SK Honorer K2

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang, Asep Nugraha Jaya berencana mengonsultasikan masalah pemberian surat keputusan (SK) honorer kategori 2 kepada bagian hukum Pemkab Serang. Hal tersebut dikarenakan, pihaknya harus berhati-hati dalam mengeluarkan SK tersebut.

“Belum, masih harus konsultasikan ke bagian hukum,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di Pendopo Bupati Serang, Senin (7/5/2018).

Diketahui sebelumnya, honorer K2 berharap, mendapatkan SK yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Dengan SK tersebut, mereka berharap, bisa mendapatkan insentif dan bisa mengurus BPJS. Honorer K2 juga telah menyampaikan harapan tersebut ke DPRD Kabupaten Serang saat beraudiensi beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, untuk saat ini SK yang dimiliki oleh honorer tersebut baru berasal dari kepala sekolah. Meski demikian, pihaknya tidak mau gegabah dalam mengeluarkan SK tersebut. ”Dasarnya apa gitu kan, kalau dasaranya petunjuk operasional BOS itu sebatas penggunaan dana BOS, maka seperti itu saja legalitas penggunaan dana BOS dan lain-lain,” ujarnya.

Saat disinggung masih banyaknya honorer K2 yang belum memiliki BPJS akibat belum adanya SK tersebut, dia menuturkan, masih perlu mengoordinasikan masalah tersebut. “Belum kepikiran ke situ. Nanti saya koordinasikan,” ucapnya.

Sedangkan, untuk masalah pengangkatan honorer K2 menjadi ASN, untuk saat ini hal tersebut juga tidak bisa dilakukan. “Apalagi kalau mau mengacu ke situ (honorer diangkat jadi ASN) enggak bisa sebetulnya, tidak ada pengangkatan honorer,” tuturnya.

Terus berjuang

Sementara, menyikapi adanya batasan usia untuk pengangkatan ASN bagi honorer yang tercantum dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Serang, Dedi Supriyadi mengatakan, untuk saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan tenaga honorer masih belum disahkan. “Rencana untuk 35 tahun ke bawah saya belum pasti, karena itu ada di PP tersebut dan PP itu belum dikeluarkan,” katanya.

Meski demikian, saat ini perjuangan, agar adanya revisi terhadap aturan tersebut, masih terus dilakukan di pusat. Bahkan, para honorer K2 dalam waktu dekat berencana untuk bertemu kembali dengan Kemenpan-RB untuk membicarakan masalah tersebut. “April sudah lewat, sudah Mei ini, nanti dengan KSN dan asosiasi dewan seluruh Indonesia akan ke sana,” ujarnya.

Namun, jika kemudian pembicaraan tersebut kembali buntu Kemenpan tetap tidak menyetujui, pada Juni honorer K2 akan melakukan aksi besar-besaran di pusat. “Kalau tidak disetujui tetap di Juni habis Lebaran kami tempur habis-habisan. Demo besar-besaran, rencananya,” ucapnya.

Pihaknya optimistis, jika revisi aturan tersebut akan berhasil dilakukan. Untuk saat ini, pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi kendala hingga revisi aturan tersebut sulit untuk dilakukan. “Itu saja (tuntutannya revisi UU, agar diubah PP-nya. Kurang tahu kenapa Menpan-nya enggak berani mengeluarkan,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here