Disdikbud Banten Tunggu Pergub PPDB Zonasi

SERANG, (KB).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Banten terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK.

Pergub tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi Disdikbud Banten dan instansi terkait lainnya, dalam pembuatan pelaksanaan dan teknis pada PPDB online.

Hal tersebut diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Disdikbud Banten Ujang Rafiudin, di Disdikbud Banten, Selasa (21/5/2019).

“Untuk draf Pergub PPDB online sudah berada di Biro Hukum, selanjutnya kami sedang menunggu ditandatangani oleh Gubernur Banten,” kata Ujang kepada Kabar Banten.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tersebut, untuk petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) mengacu pada Pergub. Artinya menjadi landasan hukum dalam pembuatan Pergub.

“Pergub akan menyesuaikan situasi, kondisi dan kebutuhan yang ada di Provinsi Banten. Mengenai mekanisme PPDB kita akan merujuk pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, karena di Permendikbud itu sangat tegas dijelaskan. Bagaimana mekanisme PPDB melalui tiga sistem yakni, lewat jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua,” tuturnya.

Ia mengatakan, penentuan zonasi akan dilakukan oleh pihak sekolah, dan pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di 8 kabupaten dan kota untuk menentukan zonasi.

“Kami juga berkoordinasi dengan Disdukcapil, mengenai penggunaan kartu keluarga (KK) atau keterangan domisili sebagai salah satu syarat PPDB jalur zonasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMA Disdikbud Banten Rudi Prihadi mengatakan, koordinasi dengan Disdukcapil sudah dilakukan. Serta akan menyediakan data yang dibutuhkan oleh sekolah. Namun, kebutuhan tersebut akan dikembalikan kepada pihak sekolah.

“Kami hanya menyiapkan data dari Disdukcapil, tetap pihak sekolah yang akan menentukan dalam menggunakan data tersebut atau tidak untuk penentuan zonasi,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan melibatkan Dinas sosial (Dinsos) di 8 kabupaten dan kota, karena dalam Pergub tersebut 20 persen keluarga kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya di SMA negeri yang tidak jauh dari rumahnya.

“Standardisasi ketidakmampuan calon peserta didik baru ditentukan Dinsos kabupaten dan kota melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk Banten. Selain itu, kami juga akan melibatkan Disdikbud 8 kabupaten dan kota, karena mereka yang paham jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs),” ucapnya. (DE/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here