Dirut BPRS Cilegon Mandiri Diusulkan Rangkap Jabatan

CILEGON, (KB).- Pembahasan formasi direksi baru untuk PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) tampaknya mulai mengerucut. Informasinya, jajaran komisaris BPRS-CM bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon selaku pemegang saham utama, telah menyiapkan nama-nama direksi untuk diusulkan kepada Kantor Regional I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Meskipun terdapat tiga kursi direksi, namun kabarnya, jajaran komisaris dan Pemkot Cilegon hanya mengusulkan dua nama, yakni Gugun Apit Gunarta sebagai Direktur Utama (Dirut) merangkap Direktur Operasional serta Idar Sudarma sebagai Direktur Bisnis.

Informasi lain, Gugun Apit Gunarta merupakan pensiunan ASN dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon. Terkait informasi tersebut, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi membantah, jika susunan nama direksi yang akan diusulkan kepada OJK telah selesai.

“Ini masih dalam pembahasan, mudah-mudahan sih dari internal. Biar enggak ribet,” katanya saat ditemui di Pemkot Cilegon, Rabu (20/11/2019).

Menurut dia, formasi direksi PT BPRS-CM masih digodok oleh jajaran komisaris. Begitu juga terkait formasi direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).

“Itu masih di bu Beatrie (Asda II Setda Pemkot Cilegon juga Komisaris PT BPRS-CM). Kalau untuk PT PCM kan sudah muncul dua nama, itu pak Budi (mantan anggota DPRD Kota Cilegon Budi Mulyadi) dan pak Fakih (mantan Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar),” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama BPRS-CM M Dadang Jumena belum bisa dikonfirmasi terkait informasi tersebut. Ia sibuk saat dihubungi melalui telepon genggam. “Saya ada tamu, nanti saya hubungi lagi ya,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menolak keras usulan jajaran komisaris dan Pemkot Cilegon, agar Dirut BPRS-CM rangkap jabatan ke OJK. Ia mengatakan, seharusnya kedua belah pihak lebih serius dalam menyusun formasi direksi perusahaan BUMD milik Pemkot Cilegon tersebut.

“Kalau betul diusulkan rangkap jabatan, saya yang akan menjadi orang pertama menolak usulan itu,” tuturnya.

Selain itu, dia meyakini, jika usulan tersebut akan ditolak oleh OJK. Mengingat lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan tersebut, adalah lembaga profesional.

“Rekomendasi silakan saja dibuat seperti apa, tapi hasilnya nanti OJK yang menentukan. Itu kan karena ada keinginan dan kepentingan di internal. Barangkali mereka menganggap BUMD itu milik orang-orang yang berkepentingan,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here