Direktur RSU Banten Ditahan

SERANG, (KB).- Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten Dwi Hesti Hendarti dijebloskan ke penjara oleh penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Serang, Selasa (22/8/2017). Tersangka kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (Jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai Rp 17,872 miliar itu ditahan guna mempermudah proses penyidikan. Pantauan Kabar Banten, sebelum penahanan, Dwi mendatangi kantor Kejari Serang sekitar pukul 14.00. Dia datang dengan dikawal beberapa pria berbadan tegap dan kekar. Saat proses pemeriksaan pihak Kejari Serang mendatangkan dokter dari RSUD dr Drajat Prawiranegara, Kabupaten Serang. Dokter tersebut didatangkan untuk memeriksa kondisi kesehatan.

Sekitar pukul 16.55 proses pemeriksaan oleh penyidik dan dokter rampung. Dwi yang berada di lantai dua kantor Kejari Serang lantas dibawa menuju mobil tahanan. Tidak satu patah kata pun keluar dari mulut Dwi saat dia diwawancara awak media. Ia terlihat syok dan menangis.  Pengacara Dwi, Saiful Hidayat menghormati sikap penahanan yang dilakukan penyidik. Dia belum menentukan sikap apakah akan mengajukan penahanan atau praperadilan terhadap kasus yang menjerat kliennya tersebut.
“Kita lihat nanti (upaya penangguhan). Kan mendadak tadi, saya juga baru mendampingi,” katanya.

Dia menuturkan, tuduhan penyidik terhadap kliennya dinilai tidak beralasan sebab penggunaan dana jaspel di rumah sakit sudah sesuai dengan peraturan yang ada. “Dia melakukan segalanya itu sudah sesuai aturan dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2016, dengan Permenkes. Semua sudah berjalan sesuai aturan,” tuturnya. Sedangkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang Eka Nugraha mengatakan, penahanan Dwi sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 KUHAP. Dwi ditahan penyidik selama 20 hari ke depan di Rutan Klas II B Serang. “Penahan berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif. Objektifnya karena ancaman pidana di atas 5 tahun sedangkan subjektifnya karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya,” ujar Eka.

Penyidik, kata Eka, telah memperhitungkan masa penahanan terhadap Dwi. Apabila proses penyidikan belum rampung maka penyidik mempunyai waktu masa penambahan penahanan selama 40 hari.
“Ini sudah diperhitungkan penyidik (penahanan) jangan sampai tersangka nanti bebas. Kita akan rampungkan berkasnya, apabila belum juga rampung kita masih punya waktu untuk perpanjangan,” kata Eka. Perbuatan Dwi, ujar Eka, dijerat dengan pasal berlapis. Pertama Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kedua Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  “Ketiga Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Keempat Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap Eka.

Dwi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara internal di kantor Kejari Serang, 13 Juli 2017. Penetapkan Dwi sebagai tersangka karena penyidik mendapati lebih dari dua alat bukti. Dwi diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan sebagai direktur. Terdapat Rp 1,909 miliar dana jaspel tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah itu berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Provinsi Banten tanggal 10 Maret 2017 lalu.

Dugaan tindak pidana korupsi ini sendiri bermula dari penarikan dana jaspel Rp 1,909 miliar oleh tim perhitungan jaspel. Uang itu kemudian dialihkan baik melalui tunai dan transfer kepada direksi baik direktur dan empat wakil direktur rumah sakit. Selanjutnya dari empat wakil direktur tersebut kemudian diserahkan kepada direktur. Uang Rp 1,909 miliar tersebut kemudian dikelola oleh direktur tanpa mendapat persetujuan penerima jaspel.

Dana jaspel sendiri diberikan kepada dokter, perawat dan karyawan lain di rumah sakit sebagai insentif. Pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten dan Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor: 821/0926/RSUD/IX/ 2016. Kedua payung hukum tersebut mengatur mengenai mekanisme penyaluran dana jaspel. Dwi diduga telah melanggar kedua aturan tersebut. (H-47)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here