Direhab Tahun Ini, Rp 8 Miliar untuk 35 Irigasi di Kabupaten Serang

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 miliar, untuk merehab 35 daerah irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Serang. DI tersebut tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang Nurlaelah mengatakan, tahun ini ada 35 saluran irigasi yang akan diperbaiki. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan.

Untuk rehab 35 DI tersebut akan dikucurkan anggaran sebesar Rp 8-9 miliar. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga APBD Kabupaten Serang.

“Ini bentuknya rehab, terus yang belum ada saluran juga kita perbaiki (Daerah irigasinya). Ke depan supaya kuat kita perlu dukungan juga untuk infrastruktur,” ujarnya kepada Kabar Banten, Ahad (30/6/2019).

Lela mengatakan, total DI di Kabupaten Serang sebanyak 282 saluran. Dari jumlah tersebut sekitar 70 persen di antaranya sudah dalam kondisi baik.

“Sebetulnya kalau di kita masuk kategori baik kalau airnya nyampe dan bisa masuk dimanfaatin sama petani. Walau secara infrastruktur belum ada bangunan tapi kalau airnya mengalir bisa kita kategorikan baik,” tuturnya.

Menurut Lela, tidak semua daerah irigasi di kecamatan merupakan kewenangan DPUPR Kabupaten Serang. Sebab banyak juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Seperti di Serang Timur banyak yang jadi kewenangan pusat seperti di Pamarayan, Kibin, Ciruas, Pontang dan sumbernya dari Ciujung,” katanya.

Sementara, disinggung soal kondisi saluran irigasi yang sedang ada jadwal buka tutup, ia mengatakan, adanya buka tutup Bendungan Pamarayan membuat beberapa kalangan diuntungkan dan juga dirugikan. Namun demikian, untuk menentukan buka tutup itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Ini kan masih berlaku atas kesepakatan tahun kemarin. Nanti dimusyawarahkan lagi Oktober, ini ditutup tapi kesepakatan bersama,” ujarnya.

Lela mengatakan, dalam buka tutup ini yang terpenting petani bisa disesuaikan. Sebab jika buka tutup ini mengikuti aturan pola tanam sesuai SK gubernur semua tidak ada yang dirugikan.

“Kan bergilir. Tiap daerah masa tanam beda-beda, kadang tanam kurang air jadi masalah makanya ada konflik kepentingan di antara mereka. Jadi sering banyak yang enggak patuh. Tapi selama ini oke enggak ada keluhan,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here