Dipimpin Isro Mi’raj, Pansus Wakil Wali Kota Cilegon Terbentuk

CILEGON, (KB).- Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon melalui Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kota Cilegon, Rabu (13/3/2019).

Usai terbentuk, pansus akan bekerja maksimal 8 minggu untuk membentuk tata tertib (tatib) pemilihan wakil wali kota juga mengangkat Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Cilegon.

Panlih tersebut selanjutnya akan memroses pengisian Wakil Wali Kota Cilegon yang ditinggalkan Edi Ariadi, karena diangkat menjadi Wali Kota Cilegon menggantikan Tubagus Iman Ariyadi. Tuabgus Iman Ariyadi diberhentikan dari jabatan Wali Kota Cilegon, kerena tersangkut perkara hukum.

Diketahui, anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj terpilih sebagai Ketua Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon. Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik dipercaya sebagai wakil ketua pansus dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar sebagai Sekretaris Pansus.

Pembagian jatah anggota pansus telah ditetapkan. Di mana anggota dari Fraksi Golkar sebanyak 4 orang, PPP 2 orang, PKS 2 orang, PDIP 2 orang, serta PAN 2 orang. Sisanya dari Fraksi Nasdem 1 orang, Gerindra 1 orang, serta Fraksi Kebangkitan Demokrasi (FKD) 1 orang.

“FKD kan gabungan dari PKB dan Demokrat. Nah, yang terpilih menjadi anggota pansus, adalah pak Rahmatulloh dari Demokrat,” kata Ketua Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon Isro Mi’raj, saat dihubungi melalui telepon genggam, Rabu (13/3/2019).

Menurut dia, hasil kesepakatan pembentukan pansus tersebut, akan terlebih dahulu diparipurnakan pada Rabu (20/3/2019) nanti. Usai penetapan melalui paripurna, barulah pansus akan fokus pada membentukan tatib dan panlih.

“Jadi, istilahnya batas maksimal, yaitu 8 minggu setelah pembentukan pansus. Sehingga kalau ternyata selesainya 2 minggu, berarti bagus. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperkuat aturan turunannya, yaitu PP Nomor 12 Tahun 2018, juga sesuai Keputusan DPRD Kota Cilegon melalui Tatib Nomor 1 Tahun 2018,” ujarnya.

Ia menerangkan, akan sangat hati-hati dalam menyusun tatib. Pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan sejumlah pihak, agar produk tatib nanti betul-betul konstitusional. “Kami akan undang para pakar hukum, politik, tata negara, dan pihak-pihak lainnya, untuk masukan dalam tatib pemilihan wakil wali kota,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota Abdul Ghoffar menuturkan, pemilihan anggota panlih berbeda dengan pemilihan anggota pansus. Ia mengatakan, jumlah anggota panlih diputuskan berdasarkan hasil kesepakatan rapat pansus, berbeda dengan pembentukan pansus yang memang telah diatur dalam ratib DPRD Kota Cilegon.

“Kalau pansus sepakat anggota panlih hanya 3, ya 3 anggota saja berarti. Jadi, berapa nanti jumlah anggota panlih, bergantung hasil musyawarah pansus,” tuturnya.

Namun, kata dia, untuk pola pengambilan suara nanti, dia menegaskan, pemilihan akan dilakukan dengan pola pemilihan tertutup. hal tersebut tertuang dalam aturan-aturan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kalau pengambilan suaranya sih tertutup, atau luber (langsung, umum, bebas, rahasia),” ujarnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here