Rabu, 20 Februari 2019
Breaking News

Dipercepat, Penerapan Transaksi Non-Tunai

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mempercepat implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah. Saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang menyusun perencanaan untuk mengimplementasikan sepenuhnya transaksi nontunai tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, transaksi non tunai di lingkungan pemerintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.

“Surat edaran tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah paling lambat pada 1 Januari 2018,” ujar Nandy, saat Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten di Aula BPKAD Provinsi Banten, Jumat (19/5/2017). Menurut Nandy, hampir seluruh pemerintah daerah se-Banten termasuk Pemprov Banten sendiri pada dasarnya saat ini sudah melaksanakan sebagian transaksinya secara nontunai baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. “Namun demikian, tentu saja untuk menerapkan seluruh transaksinya secara nontunai maka perlu direncanakan secara matang,” ucapnya.

Pada edaran Mendagri, kata dia, pemda dapat melaksanakan transaksi nontunai ini secara bertahap jika ada keterbatasan infrastruktur. “Contoh upaya yang bisa dilakukan yaitu mereview ulang pedoman-pedoman pelaksanaan APBD atau meningkatkan kerja sama melibatkan pihak-pihak ketiga yang banyak berhubungan dengan keberhasilan dari implementasi ini,” tutur Nandy. Menurutnya, tantangan ke depan dalam hal pengelolaan keuangan dirasakan semakin berat. Selain pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan implementasi transaksi nontunai, di antaranya terkait personel, pembiayaan sarana prasarana, serta dokumentasi (P3D) akibat perubahan organisasi perangkat daerah (OPD), akuntabilitas keuangan desa, dan permasalahan lainnya.

Sebelumnya, BPKAD juga merekonsiliasi dan validasi data pengalihan aset dari kabupaten/kota terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di Anyer, Kabupaten Serang. Serah terima P3D yang dialihkan mencapai nilai Rp 1,424 triliun. Rinciannya, Kabupaten Serang Rp 201 miliar lebih, Kabupaten Pandeglang Rp 136 miliar lebih, Kabupaten Lebak Rp 168 miliar lebih, Kabupaten Tangerang Rp 317 miliar lebih, Kota Tangerang Rp 238 miliar lebih, Kota Cilegon Rp 90 miliar lebih, dan Kota Serang Rp 270 miliar lebih.

Sementara itu, Pimpinan Kantor Cabang Khusus (KCK) Bank Banten wilayah Serang, Muis Suheri mengungkapkan, terkait implementasi transaksi nontunai, sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Banten tentu siap bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan program tersebut. “Bank Banten sebagai bank milik pemerintah daerah tentu siap maju bersama dengan pemerintah,” katanya. (H-42)***

OPD Pemprov Banten Tetap Usulkan Kegiatan di Hotel dan Honorarium, Anggaran Rp 12 Miliar Dicoret

Alokasi Hibah & Bansos Rp 487 M, Penerima Hibah Diingatkan Patuhi Aturan

Banten Luncurkan E-Samsat dan E-PTSP


Sekilas Info

Pemkab Serang Siapkan 22 Hektar Kembangkan Budidaya Garam

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera mempersiapkan lahan seluas 22 hektare untuk mengembangkan budidaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *