Dipecat, 4 ASN Pemkab Pandeglang tidak Gajian

PANDEGLANG, (KB).- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pandeglang memastikan empat aparatur sipil negara (ASN) yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), saat ini sudah tidak menerima gaji.

Keempat ASN tersebut yang berperkara kasus dugaan korupsi tunjangan daerah (tunda) dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Meski demikian, terkait surat pemecatan ASN itu sedang diproses oleh bagian hukum dan tinggal ditandatangani bupati, namun tanggal pemecatan ASN tersebut pada 30 April 2019.

Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menyatakan, keempat ASN yang diberhentikan sudah tidak menerima gaji. Karena berdasarkan surat keputusan pemecatannya pada 30 April 2019.

”Kan itu diberhentikannya tanggal 30 April dan sekarang SK pemberhentiannya ada di bagian hukum,” kata Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta kepada Kabar Banten, Kamis (9/5/2019).

Ia tidak mengetahui jelas soal jabatan yang diemban empat ASN sebelum diberhentikan, karena pengurusan surat pemberhentian belum selesai. Sehingga tidak bisa disampaikan saat ini kepada publik.

”Kalau untuk jabatannya saya juga sudah lupa lagi itu, nanti aja kalau sudah clear, kalau sekarang kan masih di proses di bagian hukum. Untuk tahapannya sudah, tinggal menunggu Ibu Bupati, kan tanggal pemecatannya 30 April 2019. Hanya saja secara rinci dan jelasnya saya belum bisa sampaikan,” ucapnya.

Baca Juga: Kasus Tunda, Sejumlah ASN Pemkab Pandeglang Dipecat

Seperti diberitakan, sebanyak 12 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Dari 12 ASN tersebut, empat di antaranya dalam proses pemecatan. Mereka dianggap terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

Keempatnya adalah terdakwa kasus korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang kini telah mendekam di Rutan Klas IIB Pandeglang. Sedangkan 8 ASN lainnya masih diupayakan Pemkab untuk ditinjau ulang oleh BKN. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here